REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah agar meningkatkan koordinasinya dengan berbagai jajaran baik pangdam, kapolda, bupati, wali kota, dll untuk menangani pandemi Covid-19 di masing-masing wilayahnya. Ia yakin, jika koordinasi dilakukan dengan baik maka penanganan pandemi dapat dilakukan dengan mudah.
“Manajemen pengendalian ini berada di gubernur dan jajarannya beserta pangdam dan kapolda dengan jajarannya, bupati, wali kota beserta danrem, dandim kapolres beserta jajarannya,” kata Jokowi saat memberikan arahan kepada Forkopimda se-Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (20/5).
Jokowi pun menegaskan, ancaman penyebaran Covid-19 masih terjadi di Indonesia. Karena itu, manajemen pengendaliannya pun juga harus ditingkatkan. Lebih lanjut, ia menyampaikan perkembangan kasus Covid-19 di tingkat nasional yang tercatat telah mengalami penurunan.
Pada awal Februari lalu, jumlah kasus aktif tercatat sebesar 176 ribu. Namun saat ini, kasus aktif sudah menurun menjadi 87 ribu. Jokowi mengatakan, penurunan kasus ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh pihak melalui upaya penerapan PPKM mikro.
“Kita beruntung bahwa kita punya babinsa, babinkamtibmas, lurah, RT dan RW. Inilah yang harus digerakkan begitu ada satu kasus positif di sebuah RW langsung isolasi karantina di situ. Kalau berat tadi pak Menkes bawa ke rumah sakit,” jelas dia.
Presiden pun menekankan agar pemerintah tak lengah dan terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi lonjakan kasus baru. Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah dapat merespon cepat setiap temuan kasus baru di daerahnya sehingga penanganannya tak terlambat. “Kenapa saya datang ke Riau ini karena ingin mengingatkan. Ingatkan kita semuanya. Betapa kita perlu bekerja bersama sama. Jangan lengah dan ada respons yang cepat saat ada peningkatan,” ucap Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
