REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Asabri (Persero) bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait pertukaran data pegawai negeri sipil (PNS) aktif dan pensiunan melalui kegiatan integrasi dan rekonsiliasi yang dilakukan secara elektronik. Tujuan kerja sama tersebut untuk mewujudkan data PNS aktif dan pensiunan PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri yang dikelola Asabri secara lengkap, akurat, dan terkini selaras dengan data yang dikelola BKN.
"Kerja sama ini diharapkan dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan optimal sehingga menghasilkan data yang akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga data dapat dimanfaatkan untuk melayani peserta khususnya PNS dan menghadirkan layanan berbasis digital bagi peserta ASABRI sesuai dengan prinsip 5T tepat waktu, tepat orang, tepat jumlah, tepat alamat, dan tertib administrasi," ujar Direktur Utama PT Asabri (Persero) Wahyu Suparyono melalui keterangan di Jakarta, Kamis (19/5).
Sebagai perusahaan BUMN yang bergerak di bidang asuransi sosial bagi Prajurit TNI, Polri, ASN Kementerian Pertahanan dan Polri, lanjut Wahyu, Asabri senantiasa melakukan upaya untuk dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pesertanya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 102 tahun 2015, yang telah efektif sejak 30 September 2020. Perseroan pun terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pesertanya, baik peserta aktif maupun purnawirawan dengan pengembangan di semua lini yang terus dilakukan, agar peserta dapat merasakan manfaat yang diberikan.
"Salah satu upaya pengembangan tersebut, yaitu keakuratan data peserta. Kebutuhan data peserta sebagai dasar untuk pembuatan tagihan premi dan pembayaran klaim peserta. Bila data yang diterima tidak akurat, hak yang akan diterimakan tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya," kata Wahyu.
Selain itu, data yang akurat dan tepat waktu dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan prima kepada peserta, terutama untuk TNI dan Polri yang beralih status menjadi PNS, sehingga perlunya akurasi data anggota TNI dan Polri yang menduduki jabatan struktural di instansi pemerintah. Data yang akurat pun dapat membantu Asabri untuk memberi laporan ke peserta terkait jumlah tabungan premi dan pengembangannya, serta penyempurnaan data riwayat keluarga, guna mengetahui ahli waris yang berhak apabila terjadi sesuatu terhadap peserta.
Karena itu, diperlukan rekonsiliasi secara berkala tentang data peserta aktif dan pensiun di seluruh instansi TNI dan Polri, tidak terkecuali pada Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Sementara itu, Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengapresiasi kerja sama dengan Asabri dan menyatakan saat ini BKN tengah melengkapi data secara mandiri sehingga dapat beriringan untuk menghasilkan data yang valid.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
