Tuesday, 21 Safar 1443 / 28 September 2021

Tuesday, 21 Safar 1443 / 28 September 2021

Perluas KEK, Pemerintah akan Evaluasi Kawasan Ekonomi

Kamis 20 May 2021 01:16 WIB

Rep: Iit Septyaningsih/ Red: Nidia Zuraya

Foto udara hamparan zona Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun di kawasan perbatasan Lhokseumawe dan Aceh Utara, Aceh, Jumat (13/9/2019).

Foto udara hamparan zona Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun di kawasan perbatasan Lhokseumawe dan Aceh Utara, Aceh, Jumat (13/9/2019).

Foto: Antara/Rahmad
Pemerintah terus mengembangkan Kawasan Industri Halal (KIH).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) akan dikembangkan. Pemerintah pun berencana melihat beberapa kawasan ekonomi yang sudah ada.

"Ini akan dievaluasi," ujarnya dalam Halal Bihalal bersama media yang diadakan secara virtual, Rabu (19/5).

Baca Juga

Ia menambahkan, beberapa kawasan ekonomi baru bisa tumbuh, salah satunya di kawasan ekonomi Kendal, Jawa Tengah, yang tengah dipersiapkan. "Begitu juga dengan (kawasan) existing di Singosari, Kupang, Kendal, harus kita dorong. Ini karena kita melihat fasilitasnya belum maksimal," tutur dia.

Airlangga menjelaskan, belum maksimalnya fasilitas disebabkan keterbatasan infrastruktur. Di antaranya, akses infrastruktur gas bagi industri. 

Pemerintah, lanjutnya, juga terus mengembangkan Kawasan Industri Halal (KIH). Saat ini terdapat beberapa kawasan yang sudah mendapat izin menjadi KIH seperti KIH Modern Cikande, Banten, dan KIH Sidoarjo, Jawa Timur.

"Kemarin dilakukan rapat dengan Wapres terkait KIH. Ada beberapa yang sudah diberikan izin dan ada kawasan yang dipersiapkan menjadi KIH seperti di Bintan, Kepulauan Riau, Batamindo. Lalu di Kalimantan Tengah kawasan Borneo, serta Kawasan Industri Pulo Gadung," ujar dia.

Airlngga menjelaskan, membangun kawasan industri terutama KIH harus memperhatikan pembangunan ekosistemnya. "Di antaranya sertifikasi kehalalan produk. Pengembangan kawasan ekonomi atau industri harus berbasis komoditas atau sektor. Antara lain makanan dan minuman, fashion, garmen, serta sektor penunjangnya, ini akan dilihat di kawasan tersebut, orientasinya tidak hanya di dalam negeri tapi juga ekspor," tuturnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA