REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berencana melakukan pengadaan utang tunai sebesar Rp 323,4 triliun pada kuartal dua 2021. Adapun jumlah tersebut terdiri dari instrumen surat utang negara (SUN), surat berharga syariah negara (SBSN), dan pinjaman tunai.

Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan berjudul Debt Portfolio Review, pengadaan utang dari SUN ditargetkan sebesar Rp 194,6 triliun.

“Mengutamakan penerbitan SUN melalui lelang, penerbitan Samurai Bond, dan private placement dilakukan dengan tujuan khusus,” tulis laporan seperti dikutip Rabu (19/5).

Kemudian utang dari SBSN ditargetkan Rp 108,4 triliun. Pengadaan dari sektor tersebut mengutamakan penerbitan SBSN melalui lelang, penerbitan sukuk dalam valuta asing, dan private placement dilakukan dengan tujuan khusus.

Sedangkan pinjaman tunai, jumlahnya ditargetkan sebesar Rp 20,4 triliun. Pinjaman dari luar negeri ini berasal dari Bank Dunia, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) Jerman, dan Japan International Cooperation Agency (JICA).

“Sumber pemberian pinjaman dapat berubah sesuai dengan proses negosiasi dan penyiapan dokumentasinya,” tulis laporan tersebut.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah per akhir Maret 2021 sebesar Rp 6.445,07 triliun. Adapun jumlah ini setara 41,64 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Posisi utang meningkat 1,3 persen jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya Rp 6.361 triliun. Peningkatan ini disebabkan kondisi ekonomi Indonesia yang masih berada dalam fase pemulihan akibat penurunan ekonomi yang terjadi masa pandemi Covid-19. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika