Sunday, 22 Zulhijjah 1442 / 01 August 2021

Sunday, 22 Zulhijjah 1442 / 01 August 2021

Pemerintah Diminta Evaluasi Manajemen Pengendalian Pandemi

Selasa 18 May 2021 22:20 WIB

Red: Andri Saubani

Sejumlah warga berziarah di area pemakaman khusus COVID-19 TPU Srengseng Sawah 2, Jakarta Selatan, Senin (17/5/2021). Tempat Pemakaman Umum (TPU) di DKI Jakarta kembali dibuka pascapenutupan bagi peziarah pada 12 hingga 16 Mei 2021 lalu.

Sejumlah warga berziarah di area pemakaman khusus COVID-19 TPU Srengseng Sawah 2, Jakarta Selatan, Senin (17/5/2021). Tempat Pemakaman Umum (TPU) di DKI Jakarta kembali dibuka pascapenutupan bagi peziarah pada 12 hingga 16 Mei 2021 lalu.

Foto: Antara/Asprilla Dwi Adha
Saat ini terjadi peningkatan angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pakar Epidemiologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Riris Andono Ahmad mendorong pemerintah mengevaluasi manajemen pengendalian pandemi. Terutama, terhadap peningkatan kasus kematian akibat Covid-19 di Tanah Air.

"Sekarang titik letaknya (angka kematian) ada di mana? Bisa saja, misalnya terkait akses di mana pasien Covid-19 berat berasal dari sosial ekonomi menengah ke bawah dan akses mendapatkan layanan kesehatan lebih sulit sehingga sampai ke layanan kesehatan lambat sehingga kemungkinan terjadi kematian sangat besar," kata Riris, Selasa (18/5).

Baca Juga

Berdasarkan data yang dihimpun Satgas Covid-19, pada 15 Mei 2021 angka kematian akibat Covid-19 di Tanah Air sebesar 2,76 persen yang meningkat dari sebelumnya per Februari 2021 sebesar 2,75 persen. Sedangkan, persentase kasus angka kematian akibat COVID-19 di dunia sebesar 2,07 persen.

Ia mengatakan, penyebab pasti kematian akibat Covid-19 tidak bisa diketahui tanpa adanya audit kematian. Banyak faktor yang menurut dia bisa memengaruhi hal tersebut, salah satunya terkait akses layanan kesehatan serta terkait bagaimana layanan kesehatan mampu mengelola kasus yang ada secara kuat dan bermutu.

Selain itu, lanjut dia, peningkatan kasus kematian bisa saja terkait dengan sistem rujukan. Meskipun saat ini telah ada sistem rujukan, Riris mengatakan, sistem yang ada belum disesuaikan situasi pandemi saat ini yang membutuhkan kecepatan penanganan.

Karena tidak adanya sistem rujukan yang cepat, kata dia, menjadikan layanan terhadap pasien Covid-19 kategori berat berjalan lambat sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya kematian. "Faktor lain adanya varian baru Covid-19 yang dikabarkan memiliki tingkat penularan lebih tinggi. Namun, ini semua hipotetikal, mana yang memengaruhi secara riil di lapangan belum diketahui secara pasti," ujar dia.

Untuk menekan angka kasus kematian akibat Covid-19, katanya, tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah dengan mengevaluasi manajemen kasus terhadap kematian akibat Covid-19 di Tanah Air. Masyarakat, kata dia, juga diharapkan dapat mengambil bagian dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan dengan mematuhi 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas.

"Masyarakat harus tetap menjalankan prokes, 5M, yang menjadi senjata unggulan untuk mencegah Covid-19," kata Riris.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA