Friday, 10 Safar 1443 / 17 September 2021

Friday, 10 Safar 1443 / 17 September 2021

Produk Impor di E-commerce Perlu Dibatasi Maksimal 30 Persen

Rabu 19 May 2021 02:23 WIB

Rep: Iit Septyaningsih/ Red: Nidia Zuraya

Calon pembeli melihat koleksi fashion terbaru mealui salah satu gerai E-Commerce melalui telfon genggamnya. ilustrasi

Calon pembeli melihat koleksi fashion terbaru mealui salah satu gerai E-Commerce melalui telfon genggamnya. ilustrasi

Foto: Republika/Mahmud Muhyidin
Pemerintah sedang mengodog aturan perdagangan produk impor di e-commerce.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berupaya melindungi produk lokal agar tetap berdaya saing. Aturan konkret mengenai perdagangan produk impor lewat e-commerce pun kini tengah dirumuskan.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengatakan, ada beberapa poin yang harus ada dalam aturan tersebut nantinya. Pertama, penetapan porsi produk impor dibatasi 30 persen maksimum di platform e-commerce.

Baca Juga

"Kedua, pengenaan pajak atau bea masuk lebih besar bagi produk impor. Kemudian poin ketiga, informasi country of origin di setiap produk yang dijual," ujarnya saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (18/5).

Poin keempat, lanjut dia, terdapat sinkronisasi data produk. Khususnya harga di negara asal dengan otoritas bea cukai.

"Problem di lapangan understatement. Jasi harga barang yang dikenakan bea masuk dan PPN cenderung lebih rendah dari harga sebenarnya," jelas Bhima.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, pemerintah tengah merumuskan aturan perdagangan produk impor di dalam negeri lewat e-commerce. Ia menyebutkan, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) bersama kementerian lain akan merevisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

"Kita sedang rumuskan lebih konkret lagi. Kami sekarang sedang siapkan revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020," ujar Teten dalam konferensi pers virtual, Selasa (18/5).

Seiring semakin dinamisnya bisnis e-commerce, kata dia, ada beberapa alasan peraturan tersebut direvisi. Di antaranya meminimalisir ancaman Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan industri dalam negeri dari produk luar negeri.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA