REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memprediksi sebanyak 2,6 juta warga bergerak kembali ke ibu kota setelah Lebaran tahun ini. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menjelaskan, demi mengantisipasi ramainya arus balik ini pemerintah memperketat pelaksanaan screening berlapis bagi warga yang bergerak masuk ke Jakarta.
"Survei oleh Litbang Kemenhub memperkirakan mobilitas pergerakan puncak arus balik setelah 21 Mei mencapai 37 persen atau 2,6 juta orang. Karenanya, pemerintah terus mempertebal upaya pengendalian covid," kata Wiku dalam keterangan pers, Selasa (18/5).
Selama periode 18-24 Mei, pemerintah memang sudah melakukan pengetatan syarat bagi warga yang melakukan perjalanan. Seluruh masyarakat yang menggunakan moda transportasi selama periode ini harus menyertakan surat negati Covid-19 yang sampelnya diambil maksimal 1x24 jam.
"Dan penggiatan kegiatan tes kesehatan secara acak di berbagai titik strategis. Demi mengetatkan kembali implementasi di lapangan dan sesuaikan dengan ekskalasi kasus positif, kematian khususnya di Sumatra, maka dilakukan penambahan personel dan upaya testing di titik penyekatan," kata Wiku.
Sejak 15 Mei, seluruh warga yang bergerak dari Sumatra ke Jawa pun harus melengkapi dokumen negatif Covd-19 di pos pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Penumpang yang tidak bisa menunjukkan surat negatif Covid-19 dan tidak mau menjalani pemeriksaan ulang di pelabuhan maka diminta putar balik.
"Untuk pelaku perjalanan dari Provinsi Jatim, Jateng, DIY, dan Jabar ke Jakarta dengan pelaksanaan tes rapid antigen secara random di titik penyekatan baik di jalan tol atau nasional," kata Wiku.
Selain itu, pemerintah juga menginstruksikan seluruh rumah sakit rujukan Covid-19 di daerah untuk bersiap dengan peluang terjadinya lonjakan kasus pasca-Lebaran. RS di daerah diminta menambah kapasitas ruang isolasi dan ruang perawatan Covid-19, disesuaikan dengan perkembangan tingkat keterisian tempat tidur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
