Saturday, 9 Zulqaidah 1442 / 19 June 2021

Saturday, 9 Zulqaidah 1442 / 19 June 2021

Hanya TKA yang Bekerja di Proyek Strategis Dapat Izin Masuk

Rabu 19 May 2021 00:46 WIB

Rep: Amri Amrullah/ Red: Agus Yulianto

Direktur Utama PT KCIC (Kereta Cepat Indonesia China) Chandra Dwiputra (kanan) bersama Kepala Manajer Proyek dari Powerchina Sinohydro Xi Zhongwei (kiri) meninjau pemasangan girder proyek konstruksi Kereta Cepat Jakarta-Bandung di casting yard 1 Km 29, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (2/9/2020). Progres pembangunan proyek strategis nasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung telah mencapai 60 persen dan ditargetkan rampung pada tahun 2021.

Direktur Utama PT KCIC (Kereta Cepat Indonesia China) Chandra Dwiputra (kanan) bersama Kepala Manajer Proyek dari Powerchina Sinohydro Xi Zhongwei (kiri) meninjau pemasangan girder proyek konstruksi Kereta Cepat Jakarta-Bandung di casting yard 1 Km 29, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (2/9/2020). Progres pembangunan proyek strategis nasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung telah mencapai 60 persen dan ditargetkan rampung pada tahun 2021.

Foto: Antara/Fakhri Hermansyah
Jumlah TKA dipastikan tidak akan melebihi pekerja Indonesia dalam suatu perusahaan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Chairul Fadhly Harahap menjelaskan, sampai saat ini, proses pelayanan untuk permohonan baru penggunaan Tenaga Kerja Asing, masih tetap dihentikan sementara. Namun hal ini dikecualikan bagi TKA yang bekerja pada Proyek Strategis Nasional (PSN) dan obyek vital strategis/nasional

Berdasarkan Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/II/2021 tentang Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam Upaya Pencegahan masuknya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka untuk sementara proses pelayanan penggunaan TKA untuk permohonan baru masih dihentikan,” kata Karo Humas Chairul dalam Siaran Pers Kemenaker, Selasa (18/5).

Chairul menjelaskan, penghentian sementara penggunaan TKA ini dikecualikan bagi TKA yang bekerja pada Proyek Strategis Nasional (PSN) dan obyek vital strategis/nasional berdasarkan pertimbangan atau izin khusus tertulis dari kementerian/lembaga terkait sepanjang mengikuti ketentuan protokol kesehatan.

photo
Sejumlah pengunjuk rasa membentangkan spanduk saat melakukan aksi menolak kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA). (Antara/Adiwinata Solihin)
 

“Pemerintah tetap berjuang melawan Pandemi Covid-19 namun ekonomi tetap berjalan lewat proyek-proyek strategis nasional, selama membawa kemanfaatan yang luas. Proyek yang melibatkan sedikit TKA untuk proses alih teknologi menyerap lebih banyak pekerja domestik. TKA didatangkan investor sesuai izin serta ketentuan/prosedur protokol Kesehatan,” kata Chairul.

Keberadaan dan kebutuhan TKA di Indonesia saat ini, kata Chairul sebagian besar diperlukan dalam rangka investasi penanaman modal asing untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja serta percepatan pembangunan infrastruktur nasional.

“Dalam hal TKA masih berada di wilayah Indonesia, perusahaan Pemberi Kerja atau yang mempekerjakan TKA dapat mengajukan permohonan penggunaan TKA sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Dia juga memastikan jumlah TKA dipastikan tidak akan melebihi pekerja Indonesia dalam suatu perusahaan. "Pemerintah dalam memberikan izin penggunaan TKA tetap memperhatikan penggunaan tenaga kerja lokal,” imbuhnya.

Chairul memastikan pemerintah tetap melakukan pengendalian terhadap penggunaan TKA di Indonesia. Salah satu bentuk pengendaliannya adalah penggunaan TKA tetap mengacu pada jabatan tertentu yang dapat diduduki TKA serta kewajiban lainnya yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan serta dibatasi waktu tertentu.

Penguatan pengawasan ketenagakerjaan juga dilakukan Kemnaker untuk memastikan para TKA yang bisa bekerja di Indonesia hanya pekerja asing yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan serta mengikuti persyaratan dan proses perizinan yang berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selain itu dalam memaksimalkan penggunaan tenaga kerja Indonesia ada kewajiban untuk alih teknologi dan keahlian yang lebih implementatif sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kepmen jabatan TKA yang mewajibkan jabatan diduduki merupakan kategori profesional dan ahli/expert.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA