Friday, 10 Safar 1443 / 17 September 2021

Friday, 10 Safar 1443 / 17 September 2021

Pemantau Pemilu: Pemilu Myanmar Wakili Keinginan Rakyat

Selasa 18 May 2021 14:05 WIB

Rep: Dwina Agustin/ Red: Christiyaningsih

Seorang anggota Partai Perintis Rakyat (PPP) memegang bendera saat dia berpose untuk foto selama kampanye pemilu di Yangon, Myanmar, 09 September 2020.

Seorang anggota Partai Perintis Rakyat (PPP) memegang bendera saat dia berpose untuk foto selama kampanye pemilu di Yangon, Myanmar, 09 September 2020.

Foto: EPA-EFE/NYEIN CHAN NAING
Organisasi pemantau pemilu independen sebut hasil pemilu Myanmar wakili suara rakyat

REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Organisasi pemantau pemilu independen menyatakan hasil pemilu November tahun lalu di Myanmar pada umumnya mewakili keinginan rakyat pada Senin (17/5). Pernyataan ini menolak tuduhan militer atas penipuan besar-besaran yang menjadi alasannya untuk merebut kekuasaan.

Laporan Jaringan Asia untuk Pemilu Bebas (ANFREL) mengatakan meskipun ada kekurangan dalam proses pemilihan, ada sejumlah perlindungan prosedural yang diterapkan selama proses pemungutan suara. Proses ini pun terbukti transparan dan dapat diandalkan.

Namun, organisasi ini mencatat bahwa proses pemilihan Myanmar pada dasarnya tidak demokratis karena konstitusinya pada 2008 ditulis selama pemerintahan militer. Aturan itu menyatakan militer mendapatkan 25 persen bagian secara otomatis dari semua kursi parlemen.

Aturan itu dinilai cukup untuk memblokir perubahan konstitusional. Sebagian besar populasi, terutama minoritas Muslim Rohingya, dirampas hak kewarganegaraannya, termasuk hak untuk memilih.

Partai Liga Nasional untuk Demokrasi Aung San Suu Kyi menang telak dalam pemilihan 8 November, sehingga seharusnya mengamankan masa jabatan lima tahun kedua di kantor. Kemenangannya pada 2015 menggerakkan Myanmar menuju demokrasi setelah lebih dari lima dekade pemerintahan militer langsung dan tidak langsung.

Akan tetapi pada 1 Februari militer menangkap Suu Kyi dan puluhan pejabat tinggi lainnya. Tindakan selanjutnya mencegah anggota parlemen terpilih untuk mengadakan sesi baru Parlemen, menyatakan keadaan darurat, dan mengatakan akan menjalankan negara sampai pemilihan baru diadakan dalam satu tahun.

Laporan oleh ANFREL mencatat pemimpin junta Jenderal Senior Min Aung Hlaing mengatakan militer mengambil alih karena ada kecurangan yang mengerikan dalam daftar pemilih. Partai Pembangunan dan Solidaritas Persatuan yang didukung tentara membuat tuduhan serupa.

sumber : AP
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA