REPUBLIKA.CO.ID,KABUPATEN BANDUNG- Bupati Bandung, Dadang Supriatna bersama Wakil Bupati Bandung, Sahrul Gunawan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah instansi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bandung, Senin (17/5) pasca Lebaran 1442 Hijriah telah usai. Sidak dilakukan untuk mengecek kehadiran para aparatur sipil negara (ASN). Sidak dilakukan ke Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) serta Kantor Dinas Pendidikan (Disdik). Bupati Bandung sempat melakukan dialog dan interaksi dengan sejumlah ASN.
Bupati Bandung, Dadang Supriatna mengaku melakukan sidak ke beberapa instansi untuk mengecek kehadiran ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung. Ia mengatakan mayoritas ASN hadir pada hari pertama kerja pasca Lebaran sedangkan sebagian kecil tanpa keterangan. "Tadi saya pertama ke BKAD, selanjutnya ke Disperkimtan dan Disdik. Alhamdulillah secara mayoritas kehadiran 93 persen dari 4.063 karyawan pemda. 93 persen hadir, yang lain belum ada keterangan," ujarnya seusai melakukan sidak di Disdik Kabupaten Bandung, Senin (17/5).
Ia mengaku akan kembali melakukan sidak ke UPT yang berada di Stadion Jalak Harupat dan memastikan bahwa seluruh kantor instansi pemerintahan Kabupaten Bandung akan berada di komplek Pemerintahan Kabupaten Bandung. Selain mengecek kehadiran ASN, ia menemukan temuan-temuan yang harus diperbaiki oleh dinas yaitu masalah kebersihan dan sarana prasarana. "Kita akan panggil apa alasannya (tidak masuk). Kita sanksi disiplin," katanya. Dadang meminta agar seluruh kawasan di Komplek Pemerintahan Kabupaten Bandung termasuk sarana prasarana toilet bersih dan memadai. Serta dinas-dinas diminta untuk menyediakan toilet untuk penyandang disabilitas.
Ia pun menyoroti antar dinas yang tidak sinkron mengenai program serta akan melakukan sertifikasi aset milik Pemkab Bandung. Termasuk sertifikasi bangunan gedung sekolah milik Pemkab. "Penguasaan masalah saya temukan tidak ada kesinkronan antara BKAD dengan Disperkimtan saling tuding harus diluruskan, saya akan perbaiki sistem dan aset dari 2.400 hanya 10 persen belum tersertifikasi kita akan anggarkan itu," katanya.
Dadang menambahkan, ia bersama Wakil Bupati Bandung berkomitmen menolak pengadaan kendaraan baru dan lebih fokus untuk menangani pandemi Covid-19. Ia mengaku jika sudah dalam proses lelang pengadaan kendaraan baru agar segera dibatalkan. "Bagi yang sudah lelang dibatalkan saja, saya pakai yang ada aja. Saya masih ada kendaraan baru. Saya tidak akan gila terhadap kendaraan fukup bagi saya lebih fokus bagaimana pandemi Covid-19 hilang sehingga fokus recovery ekonomi masyarakat," katanya.
Selain itu, terhitung Senin (17/5) pihaknya membuka pendaftaran seleksi terbuka untuk jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung. Proses pendaftaran dimulai sejak 17 Mei hingga 21 Mei mendatang. "Hari ini secara resmi kita umumkan dan mulai pendaftaram calon sekda Kabupaten Bandung pendaftaran dibuka 17 Mei sampai 21 Mei 2021 lima hari kerja," katanya. Dadang menegaskan proses pendaftaran dan seleksi dilakukan secara online. Ia pun mengatakan tidak terdapat mahar dalam proses seleksi tersebut. "Tidak ada mahar. Silahkan daftar sesuai kompetensi kita lihat yang terbaik," katanya.
Kepala Badan Kepegawaian dan Sumberdaya Manusia (BKSDM) Kabupaten Bandung, Wawan Ridwan mengatakan jumlah ASN yang wajib absen di lingkungan Pemkab Banduny mencapai 4.063 orang. Sekitar 93,7 persen hadir atau sekitar 3.814 orang sedangkan 249 orang tidak hadir tanpa keterangan. "Yang tidak hadir nanti harus melapor, sanksi mulai dari pernyataan tidak puas dari pimpinan, teguran lisan, tertulis dan lainnya. Yang tidak hadir relatif masih wajar," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
