REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan ada sekitar 10 ribu warga Palestina yang terpaksa meninggalkan rumahnya di Gaza di tengah serangan yang dilancarkan Israel. Sebagian mereka berlindung di beberapa tempat seperti masjid dan sekolah.
"Mereka berlindung di sekolah, masjid, dan tempat lain selama pandemi Covid-19 global dengan akses terbatas ke air, makanan, kebersihan, dan layanan kesehatan. Rumah sakit dan akses ke layanan air dan sanitasi bergantung pada listrik, bahan bakarnya akan habis pada Ahad," kata Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB dalam sebuah pernyataan dilansir Yeni Safak, Sabtu (15/5).
Kantor tersebut mengatakan otoritas Israel dan kelompok-kelompok Palestina harus segera mengizinkan PBB dan mitra kemanusiaannya untuk membawa bahan bakar, makanan, dan persediaan medis dan untuk mengerahkan personel kemanusiaan. "Semua pihak harus selalu mematuhi hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional," tambahnya.
Kantor itu mengulangi seruan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk segera melakukan deeskalasi di Gaza dan Israel. Setidaknya 122 warga Palestina, termasuk 31 anak-anak dan 20 wanita, meninggal dan 900 lainnya terluka dalam serangan Israel yang sedang berlangsung terhadap Gaza.
Israel terus menargetkan Gaza dengan pengeboman hebat yang menyebabkan kerusakan berat pada bangunan tempat tinggal di seluruh daerah kantong di Tepi Barat. Sampai saat ini, sembilan orang Israel telah tewas dalam kekerasan baru-baru ini. Delapan dari mereka tewas dalam serangan roket selain seorang tentara yang tewas ketika sebuah peluru kendali anti-tank menghantam jipnya.
Ketegangan telah memuncak di daerah Syeikh Jarrah di Yerusalem Timur yang diduduki selama sebulan terakhir ketika pemukim Israel berkumpul mengikuti perintah pengadilan untuk menggusur keluarga Palestina dari daerah itu. Warga Palestina memprotes warga Israel di daerah Syekh Jarrah. Warga Palestina diancam akan terusir oleh pasukan Israel.
Israel menduduki Yerusalem Timur selama perang Arab-Israel tahun 1967 dan mencaplok seluruh kota pada tahun 1980, sebuah tindakan yang tidak pernah diakui oleh komunitas internasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
