REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Myanmar mengalami krisis uang tunai setelah kudeta militer 1 Februari. Bank sentral, yang sekarang dijalankan oleh seorang junta yang ditunjuk, belum mengembalikan sebagian dari cadangan yang dimilikinya untuk bank-bank swasta.
Bank sentral bahkan tidak memberikan alasan apapun, membuat bank-bank kekurangan uang tunai. Masyarakat yang membutuhkan uang tunai di Myanmar harus bangun pagi dan antre di luar bank sejak pukul 04.00. Sbanyak 15 atau 30 pelanggan pertama diberi token plastik yang akan memungkinkan mereka memasuki bank ketika dibuka pada pukul 09.30 dan menarik uang tunai.
Jika tidak mendapatkan token, masyarakat harus mengantri berjam-jam untuk beberapa mesin ATM yang berfungsi di luar atau pergi ke pialang pasar gelap yang mengenakan komisi besar.
Bank-bank itu ditutup atau dibuka hanya sesekali karena banyak staf melakukan pemogokan untuk memprotes kudeta. Pemadaman internet membuat transaksi online menjadi sulit dan transfer internasional sebagian besar telah berhenti berfungsi.
Hal itu menghadirkan masalah bagi orang-orang Burma dan bisnis kecil saat mereka mencoba menavigasi ekonomi yang runtuh dengan cepat di bawah pemimpin baru negara itu dan jatuhnya pariwisata, salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di Myanmar. Kyat Burma telah turun sekitar 20 persen nilainya sejak kudeta.
Sekarang hampir tidak mungkin untuk mendapatkan dolar AS atau mata uang luar negeri lainnya di pusat pertukaran reguler di Yangon. Pedagang pasar gelap akan melakukan transfer online dengan imbalan catatan fisik dalam berbagai mata uang, tetapi menambahkan komisi hingga 10 persen.
Kudeta dan protes terhadapnya sekarang berarti tidak ada sistem perbankan yang berfungsi, menurut Richard Horsey, seorang analis politik independen yang berspesialisasi di Myanmar.
"Orang ingin menarik uang tunai sekarang untuk membeli makanan dan kebutuhan lainnya, dan juga karena mereka takut sistem perbankan akan runtuh," kata Horsey.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
