Friday, 27 Zulhijjah 1442 / 06 August 2021

Friday, 27 Zulhijjah 1442 / 06 August 2021

Polisi Prancis Diminta Larang Demonstrasi Pro Palestina

Jumat 14 May 2021 22:24 WIB

Rep: Alkhaledi Kurnialam/ Red: Gilang Akbar Prambadi

Bendera Palestina. Ilustrasi

Bendera Palestina. Ilustrasi

Foto: Reuters
Permintaan ini menuai protes karena dianggap melarang kebebasan berpendapat.

REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Menteri dalam negeri Prancis Gerald Darmanin telah meminta kepolisian melarang Demonstrasi Pro Palestina di Paris akhir pekan ini. Dia meminta Polisi bertindak tegas dalam hal ini.

 "Saya telah meminta kepala polisi Paris untuk melarang protes pada hari Sabtu terkait dengan ketegangan baru-baru ini di Timur Tengah," tulis Gerald Darmanin di Twitter dilansir dari Aljazeera, Kamis (14/5).

 "Gangguan serius terhadap ketertiban umum tercatat pada 2014. Instruksi diberikan kepada prefek agar waspada dan tegas,” katanya, merujuk pada protes terhadap serangan Israel di Gaza tahun itu.

Dalam surat edaran yang dilihat kantor berita AFP, Darmanin juga mendesak kepala polisi setempat untuk menjamin "perlindungan tempat ibadah, sekolah, pusat budaya, dan bisnis komunitas Yahudi".

Beberapa demonstrasi terjadi di Prancis selama Juli 2014 untuk mengecam serangan Israel di Jalur Gaza. Pada 19 Juli 2014, beberapa ribu pengunjuk rasa menentang larangan demonstrasi di Barbes dan demonstrasi dengan cepat berubah menjadi kekerasan yang berlangsung selama berjam-jam.

Aktivis menyerukan protes di distrik Barbes,  Paris Utara untuk berdemonstrasi melawan pemboman udara yang semakin intensif di Jalur Gaza. Lebih dari 100 orang telah tewas di Gaza sejak Senin, termasuk 27 anak-anak, menurut otoritas kesehatan daerah kantong itu, dan lebih dari 580 lainnya terluka setelah serangan Israel. Setidaknya enam warga Israel dan satu warga India tewas di Israel akibat serangan roket oleh Hamas, entitas politik yang memerintah di Gaza.

Meningkatnya kekerasan terjadi setelah ketegangan berminggu-minggu di Yerusalem Timur yang diduduki tentang keputusan pengadilan yang dijadwalkan tentang pengusiran paksa beberapa keluarga Palestina dari rumah mereka di lingkungan Sheikh Jarrah.

 

Demonstrasi adalah hak 

Pengumuman Darmanin itu dikritik oleh para aktivis dan politisi yang mengatakan tidak ada alasan untuk membatalkan protes. "Demonstrasi adalah hak yang harus Anda jamin," kata Anggota Parlemen Prancis Elsa Faucillon dalam tweet balasannya kepada Darmanin.

"Dan dalam kasus ini, mengingat keheningan negara kita tentang alasan penyerangan, itu bahkan tampaknya menjadi kewajiban bagiku!," kata dia menambahkan.

Sihame Assbague, seorang jurnalis yang berbasis di Paris, mengatakan keputusan Darmanin untuk melarang protes Pro Palestina adalah karena dua alasan, termasuk bahwa ada solidaritas kolonial Prancis dengan pasukan pendudukan Israel.

 "Anda tidak mendukung mobilisasi politik anti-kolonial," ujar dia.

Kepala Komite Keadilan dan Kebebasan Yasser Louati mengatakan kepada Al Jazeera dari Paris bahwa mereka akan tetap melakukan protes entah Macron dan Darmanin suka atau tidak.

“Warga Palestina memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan diri. Jika mereka dapat menahan bom dan pembersihan etnis, kami dapat mempertahankan gas air mata dan menahan mereka," ungkap Louati, yang juga pembawa acara podcast Le Breakdown.

Polisi Prancis juga dilaporkan menangkap Presiden kelompok solidaritas Palestina Association France-Palestine Solidarite (AFPS), yang berencana untuk mengadakan unjuk rasa damai di Paris.

Bertrand Heilbronn ditangkap setelah menghadiri pertemuan di Kementerian Eropa dan Luar Negeri.  Dia didampingi oleh anggota parlemen dan perwakilan serikat pekerja, menurut pernyataan AFPS.

Kelompok solidaritas telah menyerukan demonstrasi pada hari Rabu untuk mendukung Palestina. Pada hari Kamis, AFPS mengumumkan bahwa Heilbronn telah dibebaskan.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA