Tuesday, 5 Zulqaidah 1442 / 15 June 2021

Tuesday, 5 Zulqaidah 1442 / 15 June 2021

Eks Pimpinan Ketua KPK: Harus Diminta Atau Diberhentikan

Jumat 14 May 2021 00:15 WIB

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Agus Yulianto

Eks Pimpinan Ketua KPK Bambang Widjojanto memberikan keterangan pers.

Eks Pimpinan Ketua KPK Bambang Widjojanto memberikan keterangan pers.

Foto: ANTARA/M Risyal Hidayat
Surat keputusan pimpinan KPK soal penonaktifan 75 pegawai itu dibuat tertanggal 7 Mei

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto berpendapat, bahwa Ketua KPK Firli Bahuri harus diminta mundur atau diberhentikan. Hal tersebut disampaikan menyusul Surat Keputusan (SK) penonaktifan 75 pegawai KPK berstatus tidak memenuhi syarat (TMN) berdasarkan tes wawasan kebangsan(TWK).

"Karena secara faktual hanya akan mereproduksi masalah dengan hasil kerja yang nihil mengesankan serta mendestruksi seluruh upaya dan pencapaian pemberantasan korupsi," katanya dalam keterangan, Rabu (12/5).

Dia mengatakan, kinerja KPK secara keseluruhan langsung dapat meruntuhkan kewibawaan lembaga antirasuah tersebut. Hal itu, kata dia, sekaligus merusak citra pemerintahan Presiden Jokowi yang tengah berupaya mempertahankan kepercayaan publik.

Dia beperdapat, ini saatnya berpikir waras dan menakar mata hati secara bijak dan obyektif untuk meminta Ketua KPK berhenti jika tidak ingin diberhentikan. Dia mengatakan, hal tersebut dilakukan agar pemberantasan korupsi secara konsisten dapat menjadi kenyataan.

"Apakah hanya gegera kebijakan Ketua KPK di atas, sinyalemen bahwa bangsa ini ingin dinistakan karena tak mampu menaklukan korupsi sehingga membuat rakyat kian sengsara dan pemerintahan menanggung aib berkepanjangan karena tak konsisten memberantas korupsi harus menjadi kenyataan?" katanya.

Surat keputusan pimpinan KPK soal penonaktifan 75 pegawai itu dibuat tertanggal 7 Mei 2021 dengan nomor 652 Tahun 2021. Plt Juru Bicara KPK bidang Penindakan, Ali Fikri membantah, terkait penonaktifan tersebut.

Dia mengatakan, pelaksanaan tugas pegawai yang bersangkutan selanjutnya berdasarkan atas arahan atasan langsung yang ditunjuk. Dia berdalih, bahwa hal itu dilakukan guna memastikan efektivitas pelaksanaan tugas di KPK berkenaan dengan penanganan kasus yang tengah berjalan.

"Dapat kami jelaskan bahwa saat ini pegawai tersebut bukan nonaktif, karena semua hak dan tanggung jawab kepegawaiannya masih tetap berlaku," kata Ali Fikri.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA