REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- Hong Kong membatalkan rencana mewajibkan asisten rumah tangga (ART) asing untuk divaksinasi Covid-19 sebelum bekerja di sana. Pembatalan dilakukan setelah Filipina dan kelompok-kelompok buruh mengkritik gagasan tersebut karena bersifat diskriminatif.
Kendati demikian, pemimpin eksekutif Hong Kong Carrie Lam memerintahkan agar semua ART asing diwajibkan melakukan tes usap Covid-19. Hal itu guna mendeteksi dan mencegah varian baru Covid-19 yang lebih menular.
“Kami harus mengambil tindakan pencegahan sebelum kemungkinan wabah, karena kami telah menemukan beberapa varian Covid-19 yang menular di komunitas,” kata Lam pada Selasa (11/5) dikutip dari laman Aljazirah.
Namun keputusan itu tetap menuai kritik. Konsul Jenderal Filipina Raly Tejada mengatakan langkah semacam itu tidak akan diterima dengan baik. “Saya mempertanyakan perlunya tes wajib lainnya, dengan alasan kepatuhan pekerja rumah tangga yang hampir sempurna untuk tes wajib awal,” ucapnya saat diwawancara South China Morning Post.
Pejabat kesehatan Hong Kong mengumumkan rencana vaksinasi wajib dan pengujian semua ART asing bulan lalu. Gagasan itu muncul setelah Hong Kong menemukan dua ART positif mengidap varian baru Covid-19.
Otoritas kesehatan Hong Kong menilai ART berisiko tinggi karena mereka sering dipekerjakan untuk menjaga orang tua dan bertemu di taman. Saat ini terdapat sekitar 370 ribu ART di Hong Kong. Sebagian besar berasal dari Filipina dan Indonesia.
Jajak pendapat rutin menunjukkan warga Hong Kong memiliki peringkat dukungan terendah untuk inokulasi di dunia. Upaya vaksinasi Covid-19 terhambat oleh defisit kepercayaan publik kepada pemerintah.
Sejauh ini hanya 16 persen dari 7,5 juta warga Hong Kong yang sudah menerima satu atau dua dosis vaksin Covid-19. Angka itu masih jauh dari target 60-70 persen yang dianggap perlu untuk menciptakan kekebalan kelompok. Hong Kong sejauh ini sudah melaporkan 11.812 kasus Covid-19 dengan korban meninggal sebanyak 210 jiwa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
