REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, ada kejanggalan di balik tidak bersedianya ratusan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI yang enggan mendaftar dalam seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau eselon II. Menurut dia, ada yang salah dalam pola birokrasi dan regenerasi.
"Kalau seperti itu kejadiannya memang aneh. Artinya, ada yang salah pada tatanan birokrasi dan regenerasi yang berjalan di Pemprov DKI Jakarta. Masa ada ratusan orang enggak mau menduduki jabatan, ini ada apa?" kata Pras saat dikonfirmasi, Selasa (11/5).
Padahal, Pras menyebut, saat ini, Pemprov DKI Jakarta sangat membutuhkan pejabat eselon II dengan status definitif untuk menggerakkan pelayanan terhadap masyarakat di Ibu Kota. Pasalnya, kata dia, hingga kini, ada belasan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kosong yang hanya dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).
"Sementara dengan status Plt si pejabat cuma memiliki kewenangan terbatas. Lalu, bagaimana bisa kerja optimal, bagaimana bisa melayani warga, merampungkan RPJMD dan sebagainya," ujar dia.
Politikus PDI Perjuangan itu pun meminta Pemprov DKI Jakarta agar meninjau ulang pelaksanaan birokrasi dan regenerasi yang telah berlangsung. Dia menuturkan, upaya tersebut penting dan mendesak dilakukan demi pemulihan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Jakarta yang masih dilanda pandemi Covid-19.
"Introspeksi diri itu penting. Sejak lama saya sudah ingatkan yang baik teruskan dan lanjutkan untuk lebih baik lagi, jangan yang sudah baik diacak-acak," jelas Pras.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
