Tuesday, 14 Safar 1443 / 21 September 2021

Tuesday, 14 Safar 1443 / 21 September 2021

Polri Akui Sulit Tangani KKB yang Kuasai Medan di Papua

Senin 10 May 2021 21:42 WIB

Red: Ratna Puspita

[Ilustrasi] Petugas membawa kantong jenazah korban penembakan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

[Ilustrasi] Petugas membawa kantong jenazah korban penembakan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Foto: Antara/Jeremias Rahadat
Paulus heran KKB bisa membeli senjata dan kebutuhan lain meski tidak bekerja.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengakui cukup sulit menangani Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Sebab, kelompok yang telah dilabeli sebagai teroris oleh pemerintah tersebut menguasai medan.

"Saya mau katakan di momen ini kita sabar mengikuti apa yang menjadi kebijakan. Karena sudah sangat sulitnya menangani mereka ini, mereka menguasai medan dan menguasai semuanya," kata Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri Komjen Paulus Waterpauw, di Jakarta, Senin (10/5).

Baca Juga

Ia mengatakan dengan labelisasi teroris kepada KKB, pemerintah akan mengetahui siapa yang menyokong hingga mendanai. Pada ranah tersebut ada ruang yang bisa dimasuki oleh Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri guna menanganinya.

Mantan kapolda Sumatera Utara dan kapolda Papua tersebut mengaku heran dengan KKB yang bisa membeli senjata dan kebutuhan lain meski tidak bekerja. "Memang aneh, tidak bekerja, tidak punya penghasilan tetap, tapi bisa membeli senjata dan amunisi yang begitu mahal, itu dari mana," ujar dia mempertanyakannya.

Menurutnya pula, terdapat beberapa alasan dari mana sumber pendapatan KKB, sehingga bisa membeli senjata dan amunisi. Pada bagian itulah yang sedang dicari oleh pemerintah dan harus diputus.

Menyangkut label teroris, Komjen Paulus Waterpauw terus mengingatkan masyarakat terutama di Bumi Cenderawasih agar tidak salah mengartikan, karena cap itu hanya khusus kepada KKB saja.

Ketua Program Studi Kajian Terorisme Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia Muhamad Syauqillah mengatakan ada banyak hal yang bisa dilakukan banyak pihak termasuk menyampaikan masukan kepada pemerintah terkait konflik yang terjadi di Papua. Masukan-masukan tersebut tidak hanya berguna bagi masyarakat Papua, tetapi juga masyarakat Indonesia secara umum, sebab Papua adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA