REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh menyesalkan soal tes wawasan kebangsaan (TWK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyinggung banyak hal. Menurutnya, pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat rawan dan sensitif bagi masyarakat.
"Kalau pertanyaan itu muncul dan benar, sebagaimana yang dirilis ke publik sangatlah disesalkan. Karena masalah tersebut sangat sensitif dan rawan di masyarakat," ujar Pangeran kepada wartawan, Senin (10/5).
Komisi III meminta agar pertanyaan yang diajukan dalam tes wawasan kebangsaan dapat mengarah ke tujuannya. Bukan menyinggung hal sensitif yang dapat menimbulkan polemik di publik.
"Kami Komisi III berharap agar pertanyaan yang diberikan dapat mengarah pada maksud dan tujuan tes dimaksud," ujar Pangeran.
Pada dasarnya, TWK dilakukan untuk mengetahui integritas berbangsa dan bernegara para pegawai KPK. Juga konsistensi, netralitas, dan kesetiaan terhadap Pancasila dan UUD 1945.
"Kami juga berharap agar tes dimaksud dilaksanakan secara transparan terukur dan akuntabel dan diadakan oleh lembaga yang berkompeten. Sehingga tidak menimbulkan berbagai sakwasangka dan polemik di masyarakat," ujar Pangeran.
Sebelumnya, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono mengonfirmasi adanya soal-soal janggal dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN). Giri adalah salah satu pegawai yang dinyatakan tidak lulus TWK.
Giri mengatakan, ada seorang pegawai perempuan yang ditanyakan kesediaannya untuk melepas jilbab. Dia melanjutkan, pegawai tersebut akan dicap egois jika tidak bersedia melepas jilbab untuk kepentingan negara.
"Ini keterlaluan menurut saya. Pegawai yang cerai, lama jomblo kenapa enggak nikah, dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak mengenai wawasan kebangsaan. Jadi kecintaan kami pada republik ini dipertanyakan lagi. Kami menyelamatkan republik ini dari korupsi, kenapa dipertanyakan lagi?" katanya.
