Tuesday, 5 Zulqaidah 1442 / 15 June 2021

Tuesday, 5 Zulqaidah 1442 / 15 June 2021

In Picture: Webinar Pewarta Foto Indonesia tentang Pers dan Polri

Ahad 09 May 2021 00:29 WIB

Red: Yogi Ardhi

Foto: PFI/Harry Hartomo
PFI dan Polrii menggelar diskusi daring bertema “Sinergitas Pers dan Polri”.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Memperingati hari kebebasan pers dunia, Pewarta Foto Indonesia (PFI) menggelar diskusi daring bertema “Sinergitas Pers dan Polri”, Sabtu malam (8/5). Mengingat, publik akan terus membutuhkan informasi yang andal dan terverifikasi melalui kerja jurnalis yang profesional serta independen. Maka, sinergitas dibutuhkan untuk membangun kepercayaan publik. 

Hadir sebagai narasumber, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono, Pengamat Media Universitas Airlangga Surabaya Prof. Dra. Rachmah Ida, M.Comms., Ph.D., pewarta foto Jakarta Globe Mas Agung Yudha Wilis Baskoro, dan Sekretaris PFI Palu Taufan Bustan. 

Dalam paparannya Rusdi mengungkapkan, bahwa keberhasilan Polri tidak lepas dari campur tangan pers. “20 persen keberhasilan karena personilnya sendiri, 20 persen dari keorganisasian, dan 60 persen karena publikasi rekan-rekan pers. Sehingga secara jujur Polri melihat posisi yang strategis dari pers. Sehingga menjadi sesuatu yang tidak mungkin dijauhkan oleh Polri,” bebernya. 

Tambahnya lagi, membutuhkan beberapa kiat untuk menumbuhkan harmonisasi itu. Pertama, menumbuhkan rasa saling percaya antara insan pers dan Polri yang dibangun dengan melakukan etika profesinya secara bertanggung jawab. Kedua, memegang teguh kesepahaman yang dibuat.  Ketiga, insan pers dan Polri harus dapat menahan emosi.

“Ini sangat penting. Karena bagaimana pun pers maupun Polri sebagai manusia, makhluk yang unik. Dalam bekerja di lapangan, pasti ada kesalahpahaman. Namun, kita bisa selesaikan secara beradab,” tandas Rusdi. 

Sedangkan Rachmah Ida menilai, konsep kebebasan pers berbeda di setiap negara. Menyesuaikan rezim politiknya. Di Indonesia, kebebasan pers sudah tertulis di Undang- Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan tercantum di Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28 

“Di Indonesia berkali-kali menyatakan pers kita bebas. Tapi, nyatanya, secara praktik kebebasan itu selalu diterjemahkan secara sepihak oleh rezim yang berkuasa. Kebebasan pers tidak pernah ketemu antara insan pers dengan rezim politik yang berkuasa,” kata Ida. 

Pewarta Foto Jakarta Globe Mas Agung Wilis Yudha Baskoro berpendapat  sinergitas antara pers dan Polri sangat penting. Sebagai dua entitas dalam negara yang bekerja dalam hal melayani publik. Sedikit salah langkah saja bisa hilang kepercayaan publik terhadap pers atau polri. 

 

Sumber : PFI

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA