REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Kementerian luar Negeri menegaskan siap bersinergi dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk menginternalisasi atau sosialisasi kepada diaspora atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar Negeri. Menurut Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Yusron B Ambari pihaknya siap memfasilitasi melalui kelompok-kelompok diaspora seperti Indonesian Diaspora Network (IDN) maupun Perkumpulan Mahasiswa, Pelajar Indonesia.
Ia menjelaskan berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber diaspora di luar negeri cukup banyak berdasarkan data IDN mencapai 8 juta jiwa sedangkan data Kementerian Luar Negeri mencapai 4,7 juta jiwa.
"Indonesia memandang diaspora sebagai aset, sehingga ideologi mereka kita harus jaga", tuturnya saat menjadi Narasumber pada Diskusi Kelompok sesi II dengan tema "Isu Strategis Kebijakan Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Diklat PIP untuk Pembangunan Karakter Bangsa pada Proses Kaderisasi Anggota Organisasi di Bogor Kamis (6/5).
Meskipun demikian ia mendorong BPIP untuk segera membuat modul atau kurikulum Diklat khusus untuk diaspora di berbagai luar negeri. "Saya rasa untuk melakukan hal strategis tersebut BPIP untuk membuat kurikulum secara khusus PIP untuk diaspora", ujarnya.
Dirinya bahkan mengkhawatirkan anak-anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar negeri tidak mengetahui dan paham tentang ideologi negara. "Karena kita khawatir ketika mereka balik ke Indonesia, anak-anaknya tidak tahu dan tidak paham apa itu Pancasila," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama Anggota Komisi II DPR Drs H Guspardi Gaus M Si mendukung langkah sinergitas tersebut karena ada upaya upaya gotong royong dalam pembumian nilai-nilai Pancasila. "BPIP punya tugas sangat strategis dalam rangka pendidikan dan pelatihan yang sangat fundamental," tuturnya.
Ia mengakui Pancasila saat ini hampir tergerus oleh era globalisasi sehingga ideologi-ideologi lain masuk apalagi dikalangan generasi milenial. "Ini juga tantangan kita terutama BPIP untuk terus menginternalisasi nilai-nilai Pancasila kepada semua golongan," tegasnya.
Ia menjelaskan Pancasila sebagai karakter bangsa sehingga BPIP harus bisa mendesain Diklat PIP untuk anak-anak bangsa dimanapun tidak terkecuali. Meskipun demikian ia berharap BPIP materi-materi perumusan kebijakan strategi pembangunan sistem nasional penyelenggaraan diklat PIP tidak menimbulkan dinamika di masyarakat.
"Saya menekankan kepada BPIP untuk berhati-hati dan teliti dalam dengan kurikulum diklat sehingga tidak menjadi konflik," imbaunya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
