REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum lama ini, merombak kementerian dengan menggabungkan fungsi riset dan teknologi (ristek) di Kementerian Ristek (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Selain itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ditetapkan menjadi lembaga baru yang berdiri sendiri, tidak melekat dalam kementerian.
Perubahan itu diharapkan menjadi awal pemajuan bidang pendidikan, terutama riset ilmu pengetahuan (iptek). Di samping itu, perubahan tersebut juga membuat posisi kedua lembaga menjadi amat penting. Kemdikbudristek akan memiliki tambahan kewenangan dengan bergabungnya kembali pendidikan tinggi.
Sementara BRIN mengatur dan mengkoordinasi seluruh kegiatan riset dan inovasi. Badan baru tersebut bertugas mengoordinasi kegiatan di lembaga penelitian yang sudah eksis, seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), hingga litbang kementerian/lembaga.
Oleh karena itu, dalam rangka menyambut pelaksanaan Kongres IV Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) di Bandung pada 21-23 Juni 2021, panitia nasional Kongres IV PA GMNI kembali menyelenggarakan webinar IV pra-kongres dengan tema 'Pendidikan, Riset, dan Teknologi untuk Mewujudkan Keadilan Sosial' pada Jumat (7/5).
Empat orang narasumber dihadirkan, yaitu Mendikbud Ristek Nadiem Anwar Makarim, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko, Wakil Rektor Bidang Kerja Sama UGM dan Ketua DPD PA GMNI DIY Paripurna Poerwoko Sugarda, serta Ketua Bidang Riset, Teknologi, dan Informasi DPP PA GMNI/Institut Sarinah Eva Kusuma Sundari.
Koordinator Sub-Pokja Pendidikan, Riset, dan Teknologi Kongres IV PA GMNI, Nanang T Puspito berharap, pelaksanaan webinar dapat menghasilkan gagasan untuk dijadikan masukan bagi kebijakan pemerintah mengenai pendidikan karakter berdasarkan Pancasila, kelembagaan, dan cetak biru riset di Indonesia.
"Selain itu, serta penguasaan teknologi yang dapat mendukung pengembangan nilai-nilai humanisme, kemandirian ekonomi yang berkeadilan dan memajukan kepentingan nasional," kata guru besar Seismologi Institut Teknologi Bandung (ITB) tersebut dalam siaran.
Menurut Nanang, pendidikan dan ristek memegang peran kunci dalam pembangunan peradaban suatu bangsa. Penyelenggaraan bidang tersebut mesti didasarkan pada Pancasila dan didedikasikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial.
Nanang mengatakan, seluruh derap langkah penyelenggaraan pendidikan, riset, dan penguasaan teknologi harus ditujukan pada upaya mencapai tujuan kemerdekaan. Rujuannya agar dalam usia seabad kemerdekaan Indonesia mesti menjadi bangsa bermartabat dan mendapat tempat di antara bangsa-bangsa di dunia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
