Thursday, 14 Zulqaidah 1442 / 24 June 2021

Thursday, 14 Zulqaidah 1442 / 24 June 2021

Holding BUMN Panas Bumi Tunggu Restu Menkeu

Rabu 05 May 2021 19:28 WIB

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Nidia Zuraya

Ilustrasi: Instalasi pemanfaatan panas bumi untuk prmbangkit listrik, di Dataran Tinggi Dieng, Kecamatan Banjarnegara, Jawa Tengah.

Ilustrasi: Instalasi pemanfaatan panas bumi untuk prmbangkit listrik, di Dataran Tinggi Dieng, Kecamatan Banjarnegara, Jawa Tengah.

Foto: Republika/Bowo Pribadi
Pembentukkan holding BUMN panas bumi melibatkan tiga perusahaan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian BUMN hendak mengebut untuk melepas beberapa anak usaha BUMN untuk melantai di bursa. Salah satunya adalah pembentukan holding panas bumi yang digadang gadang akan segera melantai di pasar saham.

Sayangnya, sampai saat ini langkah pembentukan holding panas bumi sendiri masih terganjal restu Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebab, salah satu anggota dari holding panas bumi ini adalah PT GeoDipa selaku BLU dari Kementerian Keuangan.

Baca Juga

Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury mengaku pembentukan holding panas bumi ini memang kompleks. Karena melibatkan tiga perusahaan sekaligus, Pertamina PLN dan Geodipa.

"Ini memang dalam proses, hanya saja ini kan kompleks ya karena ada tiga perusahaan kan di sana. Ada PLN GG, Geodipa dan PGE sendiri," ujar Pahala di Gedung Patra Jasa, Rabu (5/5).

Kompleksitas yang dimaksud, kata Pahala misalnya saja di sektor pengelolaan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP). Ia mengatakan jika memang ada integrasi, maka ada perubahan kepemilikan dari hak kelola WKP ini. Menurut ia, saat ini hal tersebut lah yang juga perlu dukungan dari stakeholder lain seperti Kementerian ESDM.

Begitu juga, kata Pahala soal restu para pemegang saham dari tiga perusahaan. Pertamina dan PLN juga Geodipa, kata Pahala para pemilik sahamnya perlu sepakat dan bersinergi dalam pembentukan holding ini.

Pahala pun menjelaskan saat ini Kementerian Keuangan pun sudah komit tetap akan mendukung pembentukan holding panas bumi. Dari sisi persiapan di Pertamina dan PLN sudah siap untuk melakukan penggabungan aset dan bergabung di holding. Namun, sisanya untuk Geodipa masih menunggu keputusan dari Menteri Keuangan.

"Kemenkeu sudah komit untuk mendukung integrasi ini. Kita tunggu aja keputusan mereka," ujar Pahala.

Padahal, menurut Pahala integrasi panas bumi ini penting di lakukan. Era energi saat ini adalah dekarbonisasi dan ini sangat potensi dikembangkan di panas bumi. Apalagi, potensi panas bumi di Indonesia sudah sangat besar dan belum termanfaatkan secara maskimal.

"Jangan sampai kita kehilangan momen ini. Makanya integrasi ini jangan lama lama mestinya," ujar Pahala.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati pun menjelaskan proses integrasi aset yang dipunya tiga perusahaan ini memang tidak semudah ketika Pertamina membuat subholding Pertamina Internasional Shipping (PIS). Ini melibatkan tiga perusahaan dengan aset yang berbeda beda.

Namun, kata Nicke sebenarnya tidak perlu ada transaksional keuangan dari penggabungan aset ini karena aset dari ketiga perusahaan ini juga sama sama milik negara. "Jadi, ini yang penting integrasikan aset saja. Tidak perlu spend dana untuk membeli antara aset. Ini tinggal diintegrasikan saja," ujar Nicke.

Nicke menjelaskan jika holding panas bumi ini bisa terbentuk segera maka besaran kapasitas panas bumi yang bisa diintegrasikan sebesar 1,4 GW. "Pertamina kan total ada 1,2 GW Lalu ada dari PLN dan Geodipa maka totalnya bisa mencapai 1,4 GW," ujar Nicke.

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA