Monday, 5 Syawwal 1442 / 17 May 2021

Monday, 5 Syawwal 1442 / 17 May 2021

Polisi Turki Bubarkan Paksa Kelompok Anti-Pemerintah

Selasa 04 May 2021 16:35 WIB

Rep: Lintar Satria/ Red: Christiyaningsih

Petugas polisi mengenakan masker untuk melindungi dari penyebaran coronavirus saat patroli di taman umum memperingatkan warga untuk menghormati jarak sosial, di Ankara, Turki, Rabu (24/6). Pemerintah Turki mewajibkan pemakaian masker di tiga kota besar untuk mengekang penyebaran COVID-19 menyusul peningkatan dalam kasus yang dikonfirmasi sejak pembukaan kembali aktivitas ekonomi.

Petugas polisi mengenakan masker untuk melindungi dari penyebaran coronavirus saat patroli di taman umum memperingatkan warga untuk menghormati jarak sosial, di Ankara, Turki, Rabu (24/6). Pemerintah Turki mewajibkan pemakaian masker di tiga kota besar untuk mengekang penyebaran COVID-19 menyusul peningkatan dalam kasus yang dikonfirmasi sejak pembukaan kembali aktivitas ekonomi.

Foto: AP / Burhan Ozbilici
Polisi Turki bubarkan paksa anggota organisasi Islam yang tengah beriktikaf di masjid

REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Kepolisian Turki membubarkan paksa sejumlah orang anggota organisasi massa Islam yang tengah melakukan iktikaf di sebuah masjid. Kejadian yang terjadi di provinsi tenggara Gaziantep itu memicu aksi protes di media sosial.

Para anggota Yayasan Furkan, yang kritis terhadap Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berkuasa, sedang beribadah dengan melaksanakan iktikaf sepuluh hari terakhir Ramadan pada 3 Mei 2021 ketika polisi tiba dan membubarkannya. Polisi juga sempat menyemprotkan merica agar kegiatan itu dihentikan.

Yayasan tersebut mengatakan bahwa mereka telah mematuhi langkah-langkah Covid-19 dengan mengenakan masker dan menjaga jarak sosial. Namun mereka tetap dilarang melakukan kegiatan itu di masjid di masa pembatasan aktivitas sosial.

Alparslan Kuytul, pemimpin Yayasan Furkan yang menjalani hukuman penjara atas tuduhan bermotif politik, sebelumnya mengatakan mereka akan bersikeras untuk tetap iktikaf di masjid di tengah pembatasan corona. Mereka mengecam intervensi polisi terhadap kegiatan iktikaf itu dan menahan anggotanya.

"Ini bukan Israel, ini Turki!" kata mereka dikutip TurkisMinute, Senin(3/5).

Kuytul menyinggung perlakuan pasukan keamanan Israel menyerang masjid dan menahan warga Palestina. Aksi yang kerap dikecam Presiden Recep Tayyip Erdoğan.

"Mereka justru mengizinkan orang berkumpul di stadion, transportasi umum, dan pabrik meskipun telah ada kebijakan pembatasan tetapi malah mencegah sekelompok kecil orang beribadah di sebuah masjid," katanya juga.

Pemerintah Turki sebelumnya telah memberlakukan karantina parsial, dengan wilayah lokal dan memberlakukan jam malam pada akhir pekan dalam upaya untuk mengurangi dampak pandemi pada ekonomi. Karantina wilayah dilakukan secara penuh selama tiga pekan setelah Turki melihat angka infeksi Covid-19 rata-rata sekitar 60.000 per hari selama akhir April kemarin.

Pembatasan baru, yang berlaku pada malam tanggal 29 April dan akan berlangsung hingga 17 Mei, akan melarang orang meninggalkan rumah, kecuali untuk berbelanja bahan makanan atau memenuhi kebutuhan penting lainnya, selama sisa bulan Ramadhan serta selama tiga hari Libur Idul Fitri.

Namun, anggota Furkan mengkritik apa yang mereka gambarkan sebagai standar ganda terhadap kelompoknya, dengan mengatakan AKP tidak memberlakukan pembatasan virus corona ketika mengadakan kongres partai dengan dihadiri ribuan orang. Sejauh ini, Yayasan Furkan telah berada di bawah tekanan pemerintah selama bertahun-tahun karena pernyataan kritisnya.

Sementara terkait tindakan polisi yang dinilai represif oleh para pemrotes, sebelumnya Kepolisian Turki telah menahan 13 orang yang berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa Hari Perempuan Sedunia karena diduga menghina Presiden Recep Tayyip Erdogan.

Kantor berita Associated Press melaporkan polisi yang memeriksa rekaman video aksi itu menahan 13 orang, termasuk seorang anak di bawah umur. Sejumlah media lokal menyebutkan, mereka yang ditangkap dituding telah meneriakkan slogan-slogan yang dianggap menghina Erdogan.

Sebelumnya, pemerintah Turki juga dikritik karena memberikan kewarganegaraan kepada ribuan pengungsi yang melarikan diri dari konflik di Suriah. Turki tercatat menampung sekitar 3,5 juta pengungsi Suriah.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA