Monday, 5 Syawwal 1442 / 17 May 2021

Monday, 5 Syawwal 1442 / 17 May 2021

Pemimpin Oposisi India Serukan Penerapan Lockdown Nasional

Selasa 04 May 2021 16:06 WIB

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Teguh Firmansyah

Seorang anggota keluarga, mengenakan Alat Pelindung Diri (APD), melakukan upacara terakhir untuk korban COVID-19 di tempat kremasi di New Delhi, India,  Kamis (29/4). Delhi melaporkan 25.986 kasus baru, 368 kematian dalam 24 jam terakhir dan terus berlanjut. berjuang dengan suplai oksigen.

Seorang anggota keluarga, mengenakan Alat Pelindung Diri (APD), melakukan upacara terakhir untuk korban COVID-19 di tempat kremasi di New Delhi, India, Kamis (29/4). Delhi melaporkan 25.986 kasus baru, 368 kematian dalam 24 jam terakhir dan terus berlanjut. berjuang dengan suplai oksigen.

Foto: EPA-EFE/IDREES MOHAMMED
Kasus Covid-19 di India telah melampaui 20 juta.

REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI  -- Pemimpin oposisi India Rahul Gandhi menyerukan penerapan karantina wilayah (lockdown) berskala nasional. Hal itu disampaikan saat kasus Covid-19 di negara tersebut telah menembus 20 juta.

"Satu-satunya cara untuk menghentikan penyebaran Corona saat ini adalah penguncian penuh. Kelambanan Pemerintah India membunuh banyak orang yang tidak bersalah,” kata Gandhi melalui akun Twitter pribadinya, Selasa (4/5).

Hal tersebut disampaikan Gandhi saat India melaporkan 357.229 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Dengan demikian, saat ini total kasus yang telah tercatat di sana menjadi 20,3 juta. Sejauh ini India memiliki 3,45 juta kasus aktif. Sementara korban meninggal bertambah 3.449, membuat total kematian menjadi 222.408 jiwa

Sejumlah pakar medis mengatakan angka kasus sebenarnya di India bisa lima hingga sepuluh kali lipat lebih tinggi daripada yang dilaporkan. Pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi enggan memberlakukan lockdown nasional. Ia khawatir hal itu dapat menggoyang perekonomian.

 Hal itu membuat Modi menuai banyak kritik. Dia dianggap tak cergas untuk menekan gelombang penularan Covid-19 di sana. Sebaliknya, pemerintahannya justru membiarkan jutaan warga menghadiri festival keagamaan dan rapat umum politik tanpa mengacuhkan protokol kesehatan, terutama pemakaian masker.

 "Apa yang terungkap beberapa pekan terakhir adalah bahwa baik (pemerintah) pusat maupun negara bagian sangat tidak siap untuk gelombang kedua," kata Times of India dalam editorialnya pada Selasa.

Sistem kesehatan India mulai tergopoh-gopoh menopang lonjakan kasus baru Covid-19. Stok oksigen medis untuk menangani pasien benar-benar terkuras. Sejumlah negara telah menyalurkan bantuan medis terkait agar India mampu bertahan.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA