REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Australia akan meninjau sewa pelabuhan komersial dan militer untuk sebuah perusahaan China selama 99 tahun. Sydney Morning Herald melaporkan, pejabat pertahanan sedang memeriksa apakah Landbridge Group yang dimiliki oleh miliarder China Ye Cheng harus menyerahkan kepemilikannya atas pelabuhan di Darwin, ibu kota Northern Territory, dengan alasan keamanan nasional.
"Komite keamanan nasional Australia telah meminta Departemen Pertahanan untuk memberikan masukan tentang sewa dan peninjauan sedang dilakukan," kata Menteri Pertahanan Peter Dutton.
Landbridge memiliki hubungan dekat dengan militer China. Perusahaan tersebut memenangkan proses penawaran pada 2015 untuk mengoperasikan pelabuhan dalam kesepakatan senilai 506 juta Australia atau setara dengan 390 juta AS.
Keputusan tersebut membuat Amerika Serikat curiga, karena pelabuhan itu terletak sisi selatan operasi AS di Pasifik. Media Australia melaporkan bahwa, Presiden Barack Obama saat itu menyatakan kemarahannya pada Perdana Menteri Malcolm Turnbull, karena tidak memberikan informasi tentang kesepakatan itu.
Pekan lalu Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan, dia akan bertindak atas kepemilikan pelabuhan jika terkait dengan masalah keamanan nasional. Australia merombak undang-undang investasi asing hampir setahun yang lalu. Perombakan undang-undang tersebut memberikan pemerintah kekuasaan untuk mengubah, atau memberlakukan ketentuan baru pada kesepakatan atau memaksa divestasi bahkan setelah disetujui oleh Badan Penanaman Modal dan Peninjau Asing.
Hubungan antara Australia dan China memburuk, setelah Canberra menyerukan penyelidikan internasional tentang asal-usul Covid-19 pada tahun lalu. Hal ini membuat Beijing melakukan tindakan balasan melalui pembatasan perdagangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
