Senin 03 May 2021 16:23 WIB

Wapres Ungkap Kendala Pemerintah Cukupi Kebutuhan Pangan

Alih fungsi lahan menjadi ancaman serius bagi ekosistem pertanian.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Friska Yolandha
Petani memanen padi di sawah pada hari panen di Samahani, Aceh Besar, Senin (29/3). Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan sejumlah kendala yang dihadapi pemerintah dalam mencukupi kebutuhan pangan nasional.
Foto: EPA-EFE/HOTLI SIMANJUNTAK
Petani memanen padi di sawah pada hari panen di Samahani, Aceh Besar, Senin (29/3). Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan sejumlah kendala yang dihadapi pemerintah dalam mencukupi kebutuhan pangan nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan sejumlah kendala yang dihadapi pemerintah dalam mencukupi kebutuhan pangan nasional. Wapres menjelaskan, kendalanya, antara lain, makin berkembangnya jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun.

Data BPS menunjukkan jumlah penduduk Indonesia hasil sensus penduduk tahun 2020 sebesar 270,20 juta jiwa, bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan sensus penduduk tahun 2010. Ia melanjutkan, pada 2045 jumlah penduduk Indonesia diperkirakan meningkat menjadi 319 juta jiwa.

"Di satu sisi, jumlah penduduk semakin meningkat, tapi di sisi lain, luas lahan pertanian sebagai media untuk memproduksi pangan semakin berkurang," kata Ma'ruf dalam Seminar Nasional Ketahanan Pangan Nasional untuk Memajukan Kesejahteraan Bangsa dalam rangka kegiatan Amaliyah Ramadhan Komisi PRK MUI, Senin (3/5).

Ia mengatakan, alih fungsi lahan tersebut menjadi ancaman yang serius bagi ekosistem pertanian di Indonesia. Berubahnya fungsi lahan sawah membawa dampak yang sangat luas, antara lain, menjadi ancaman terhadap ketahanan pangan, kemiskinan petani, dan kerusakan ekologi di pedesaan.

Ia mengungkap, data Kementerian ATR/BPN menunjukkan luas lahan baku sawah menurun dari 7,75 juta hektare pada 2013 menjadi 7,46 juta hektare pada 2019. Sementara itu, luas panen menurut perhitungan BPS dengan menggunakan metode kerangka sampel area (KSA) menurun dari 11,38 juta hektare pada 2018 menjadi 10,68 juta hektare pada 2019, dan menurun lagi menjadi 10,66 juta hektare pada 2020. 

"Mengamati perkembangan ini, maka rata-rata sawah hanya ditanami sebanyak 1,4 kali," katanya 

Namun, kata Ma'ruf, kendala ini bisa diatasi jika alih fungsi lahan dan pengelolaan lahan bisa dilakukan dengan tetap. Ia mencontohkan, walaupun luas panen pada 2020 menurun dibanding 2019, tetapi produksi padi mengalami sedikit kenaikan, dari 54,60 juta ton pada 2019 menjadi 54,65 juta ton pada 2020. 

Karena itu, dibutuhkan perencanaan strategis untuk membangun ketahanan pangan yang kuat. Apalagi, di tengah perubahan cuaca yang berimplikasi terhadap perubahan musim serta ancaman alih fungsi lahan sawah.

"Pemerintah senantiasa berupaya keras agar dapat mencukupi kebutuhan pangan sendiri melalui kegiatan perluasan lahan dengan membangun food estate, meningkatkan produktivitas, membangun infrastruktur pendukung pertanian, seperti bendungan dan saluran irigasi, dan menyediakan benih unggul," katanya.

Selain itu, juga pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga meluncurkan program untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga, antara lain, Lumbung Pangan Masyarakat, Pengembangan Pertanian Keluarga (Family Farming), Pekarangan Pangan Lestari, dan Pekarangan Pangan Lestari Stunting.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement