REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menyampaikan bahwa pandemi membuat segala hal yang menjadi kekurangan di dalam dunia pendidikan nasional menjadi lebih terlihat. "Sebenarnya banyak sekali hal-hal yang sebelumnya intitusi kita sudah merasakan perlu ada perubahan di pendidikan, karena pandemi ini menjadi jauh lebih jelas," ujar Mendikbudristek dalam sesi podcast bersama Presiden RI Joko Widodo yang dipantau secara daring bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, di Jakarta, Ahad (2/5).
Ia memaparkan, kekurangan itu di antaranya mengenai kesenjangan digital, akses internet serta akses guru berkualitas yang tidak merata hingga penganggaran yang belum memprioritaskan daerah Terdepan, Tertinggal dan Terluar (3T) Indonesia. "Itu semuanya menjadi ketahuan karena adanya pandemi," ucapnya.
Saat pandemi, ia menambahkan, sejumlah guru juga terlihat terpaksa untuk mempelajari berbagai macam platform pendidikan. "Itu kalau tidak ada pandemi tidak mungkin, bisa 10 tahun kita mencapai itu. Tapi karena pandemi guru dan orangtua belajar teknologi, Pak Presiden. Luar biasa dan mereka sekarang mengakses seminar-seminar online kita, partisipasinya semuanya memecahkan rekor," kata Nadiem.
Dalam kesempatan itu, Mendikbudristek juga menyampaikan, terobosan mengenai Merdeka Belajar, salah satunya mengubah Ujian Nasional (UN) menjadi Asesmen Nasional (AN). "Sekarang kita bukan mengukur informasi tetapi kita mengukur remurasi dan literasi kemampuan bernalar sesuai standar internasional," katanya.
Pertama kalinya dalam sejarah pendidikan Indonesia, lanjut dia, pihaknya akan menambahkan survei karakter, dimana nilai-nilai Pancasila akan diukur dan kuantifikasi per sekolah. "Isu-isu seperti intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan bisa kita ukur. Ini salah satu program big data pertama kita," katanya.
Nadiem juga menyampaikan, pihaknya telah membuat program regenerasi kepemimpinan melalui Guru Penggerak. Kemudian, Nadiem juga menyebutkan transformasi keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). "Dana BOS yang tadinya suka datang telat di daerah, kita gak lewat pemerintah daerah, langsung transfer ke sekolah," katanya.
Saat ini, ia mengemukakan, kepala sekolah mempunyai fleksibilitas dalam penggunaan dana BOS. Soal infrastruktur dan teknologi, di depan Presiden, Nadiem mengatakan pihaknya bekerja sama, berkoordinasi dengan Menkominfo untuk memastikan bahwa sekolah menjadi prioritas untuk koneksi internet. "Kami sedang mempersiapkan program distribusi laptop terbesar yang pernah terjadi sehingga anak-anak kita dan guru-guru kita bisa mengakses dan tentunya dengan proyektor dan juga wi-fi router," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
