REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Lembaga Pengembangan Pesantren Muhammadiyah (LP3M), Dr Maskuri, menyebut pesantren membutuhkan modal usaha untuk pengembangan ekonominya. Sejauh ini, bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) jumlahnya terbatas.
"Pesantren di mana pun perlu modal usaha untuk pengembangan ekonomi. Dari ormas manapun saya kira memerlukan ini, karena sangat membantu dalam hal pengembangan pesantren," kata dia saat dihubungi Republika, Ahad (2/5).
Dr Maskuri lantas menyambut baik keinginan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, yang mengaku siap membantu akses mendapatkan modal usaha bagi 1.000 pesantren di Jawa. Namun, ia mengaku masih belum mengetahui konsep dan model bantuan usaha yang diberikan seperti apa.
Dalam hal memberikan bantuan modal, ia menyebut perlu kejelasan program dan mekanisme yang akan berlaku. Output dari bantuan ini juga dsiebut harus jelas, jangan sampai hasilnya kurang bisa dilihat.
Selama ini, ia menilai bantuan yang datang seringnya tidak memiliki skema yang jelas, sehingga ujung hasilnya juga tidak terlihat.
Di sisi lain, selain membutuhkan bantuan modal usaha, pesantren disebut membutuhkan pendampingan. Pesantren memiliki batasan kemampuan dalam mengelola usaha sehingga perlu diberi pendampingan yang berkelanjutan.
"Jangan hanya sekali lalu dilepas. Kalau ingin bermanfaat, harusnya ini sampai berkembang dan mandiri, baru dilepas. Nanti baru pindah ke yang lain, mengingat pesantren yang membutuhkan bantuan ada banyak," lanjutnya.
Tak hanya itu, ia juga menyarankan agar bantuan ini jangan hanya diberikan bagi pesantren di Pulau Jawa saja. Kalau memungkinkan, penyebaran bantuan modal ini dilakukan di Jawa dan luar Jawa.
Dr Maskuri menilai potensi yang dimiliki pesantren di luar Jawa sangat besar, utamanya dalam hal agribisnis atau pertanian. Sebagian besar dari pesantren ini memiliki lahan yang luas di sekitaran lingkungan pesantren.
"Bahkan, ada pesantren yang memiliki lahan sampai 10 hektare, 20 hektare, 70 hektare. Kalau tidak ada partnership dengan pihak lain, jika ingin menjadi pesantren yang bisa mengembangkan usaha akan kesusahan. Harus semua pihak fokus membantu," kata dia.
Di Muhammadiyah sendiri, ia menyebut pesantren sedang mengembangkan usaha yang disebut dengan Logmart. Konsep usaha ini mirip dengan mini market dengan pangsa pasarnya adalah santri mereka sendiri.
Terkait pengembangan koperasi, Dr. Maskuri menilai selama ini kurang banyak mendapatkan dukungan dari bantuan pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari Kementerian Agama (Kemenag), jumlahnya terbatas.
Ia menyadari antara ketersediaan dana atau modal usaha dengan jumlah pesantren yang akan dibantu tidak seimbang. Adapun pesantren yang tercatat di Kemenag jumlahnya mencapai 28ribu, dengan segala variasinya. Rata-rata, ia menyebut yang lebih banyak punya akses bantuan adalah pesantren yang besar.
Terakhir, ia menyebut dengan adanya UU Pesantren, peluang bantuan untuk pesantren ini terbuka lebar. Di samping fungsi pendidikan dan dakwah, pesantren juga memiliki fungsi pemberdayaan masyarakat. // Zahrotul Oktaviani
Ikuti Whatsapp Channel Republika
