REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Ribuan pengunjuk rasa kembali beraksi di sejumlah kota di Myanmar pada Ahad (2/5). Demonstrasi kali ini menggandeng komunitas ekspatriat di seluruh dunia untuk menandai revolusi musim semi global Myanmar.
"Guncang dunia dengan suara persatuan rakyat Myanmar," kata penyelenggara demonstrasi dalam sebuah pernyataan.
Sejauh ini tidak ada laporan terjadi kekerasan dalam aksi demonstrasi tersebut. Demonstrasi untuk menentang pemerintahan militer telah berlangsung selama lebih dari tiga bulan, sejak kudeta yang dilakukan pada 1 Februari.
Pasukan keamanan menggunakan kekuatan maksimal untuk menghadapi demonstran. Kelompok advokasi Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik mengatakan pasukan keamanan telah menewaskan sedikitnya 759 pengunjuk rasa sejak kudeta.
Di beberapa tempat, warga sipil dengan senjata darurat telah bertempur dengan pasukan keamanan. Sementara di daerah pusat fasilitas militer dan pemerintah yang telah diamankan selama beberapa generasi, telah diguncang oleh serangan roket dan gelombang ledakan kecil.
Penyiar yang dikelola pemerintah dalam buletin berita utama pada Sabtu (1/5) malam memberikan rincian setidaknya terjadi 11 ledakan selama 36 jam sebelumnya. Ledakan sebagian besar terjadi di kota utama Yangon. Ledakan tersebut menyebabkan beberapa kerusakan tetapi tidak ada korban jiwa maupun luka.
"Beberapa perusuh yang tidak menginginkan stabilitas negara telah melemparkan dan menanam bom buatan tangan di gedung-gedung pemerintah dan di jalan umum," kata penyiar negara itu.
Media Khit Thit melaporkan, ledakan terjadi di luar barak polisi di Yangon pada Ahad pagi. Ledakan itu menyebabkan kendaraan terbakar, tetapi sejauh ini belum ada informasi mengenai korban.
Kemudian, sebuah ledakan dilaporkan terjadi lain di kota itu. Sebuah portal berita di Negara Bagian Shan di timur laut melaporkan ledakan terjadi di luar rumah seorang pengusaha terkemuka.
Program Pembangunan PBB mengatakan aksi protes dan pembangkangan sipil telah melumpuhkan ekonomi dan meningkatkan bencana kelaparan bagi warga miskin. Program Pembangunan PBB memperingatkan bahwa dampak pandemi dan krisis politik dapat menyebabkan 25 juta warga Myanmar jatuh ke dalam jurang kemiskinan pada 2022.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
