Wednesday, 25 Zulhijjah 1442 / 04 August 2021

Wednesday, 25 Zulhijjah 1442 / 04 August 2021

Iran: AS akan Cabut Sanksi

Ahad 02 May 2021 14:15 WIB

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Christiyaningsih

Proyek reaktor nuklir Arak di Iran.

Proyek reaktor nuklir Arak di Iran.

Foto: Reuters/ISNA/Hamid Forootan/Files
Kepala negosiator nuklir Iran mengatakan AS akan cabut sanksi terhadap Iran

REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Kepala negosiator nuklir Iran mengatakan Amerika Serikat (AS) akan mencabut sanksi terhadap minyak, bank, dan sebagian besar individu serta institusi. Media Iran melaporkan pencabutan sanksi tersebut berdasarkan perjanjian dalam pembicaraan Wina.

"Sanksi pada sektor energi Iran, yang meliputi minyak dan gas, atau sanksi industri otomotif, keuangan, perbankan, dan pelabuhan, semuanya harus dicabut berdasarkan kesepakatan yang dicapai sejauh ini," kata Wakil Menteri Luar Negeri Abbas Araqchi seperti dikutip dari media pemerintah Iran.

Araqchi tidak mengatakan bagaimana mekanisme sanksi akan dicabut atau bagaimana Teheran akan memenuhi tuntutan Washington, dan kembali ke komitmennya berdasarkan kesepakatan nuklir (JCPOA). Araqchi mengatakan Iran akan terus bernegosiasi sampai tuntutan mereka dipenuhi.

"Kami akan bernegosiasi sampai posisi kedua belah pihak semakin dekat dan tuntutan kami dipenuhi. Kalau ada titik temu, maka akan ada kesepakatan, kalau tidak tentu tidak ada kesepakatan," ujar Araqchi.

Dalam sambutannya, Araqchi mengatakan ada individu dan institusi yang telah secara khusus dikenai sanksi AS. Dia menambahkan, berdasarkan hal yang telah disepakati sejauh ini, lebih dari mayoritas entitas yang masuk dalam daftar AS akan dicabut sanksinya.

Penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan mengatakan pembicaraan di Wina belum menemui titik temu. Menurutnya, ada kesediaan dari semua pihak termasuk Iran untuk secara serius kembali ke kesepakatan JCPOA.

"Kami telah melihat kesediaan semua pihak, termasuk Iran, untuk berbicara secara serius tentang pembatasan keringanan sanksi dan jalan kembali ke JCPOA. Namun masih belum pasti apakah ini akan berujung pada kesepakatan di Wina," kata Sullivan.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price pada Kamis mengatakan sejauh ini pembicaraan mengenai JCPOA belum mencapai puncak terobosan. Menurutnya, proses negosiasi diperkirakan berlangsung panjang.

Pada 2018 di bawah pemerintahan mantan Presiden Donald Trump, Amerika Serikat (AS) keluar dari JCPOA dan memberikan sanksi ekonomi kepada Iran. Sejak AS keluar dari JCPOA, Iran mulai meningkatkan pengayaan uranium dan melanggar batas yang telah ditetapkan. Hingga Februari lalu, Iran telah melanggar batas maksimal pengayaan uranium hingga 20 persen.

Iran menegaskan mereka akan kembali mematuhi pembatasan pengayaan uranium sesuai kesepakatan JCPOA. Namun Iran meminta AS untuk mencabut semua sanksi yang telah membuat perekonomian mereka terpuruk.

Presiden AS Joe Biden berniat untuk membawa AS kembali ke JCPOA. Namun AS menginginkan Iran terlebih dahulu membuktikan komitmennya mematuhi batasan pengayaan uranium sesuai kesepakatan. Apabila Iran telah menjalankan komitmennya, maka AS akan mencabut semua sanksinya.

Iran dan AS telah melakukan pembicaraan tidak langsung terkait kelanjutan JCPOA di Wina. Pihak yang terlibat dalam pembicaraan tersebut yaitu Iran, Rusia, China, Jerman, Prancis, Inggris, dan Jerman. Mereka bertemu di sebuah hotel mewah, sementara AS berada di hotel lain yang terletak di seberangnya. Iran menolak untuk mengadakan pertemuan langsung dengan pejabat AS.

Para pejabat mengatakan mereka berharap dapat mencapai kesepakatan pada 21 Mei, tepat ketika kesepakatan antara Teheran dan pengawas nuklir PBB terkait pemantauan kegiatan nuklir Iran akan berakhir.  

"Kami belum mencapai pemahaman tentang poin-poin paling kritis. Kami tidak menjamin pembicaraan ini akan sukses, tetapi bukan tidak mungkin," ujar pejabat Inggris, Prancis, dan Jerman.

Baca Juga

sumber : Reuters
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA