Sunday, 3 Zulqaidah 1442 / 13 June 2021

Sunday, 3 Zulqaidah 1442 / 13 June 2021

Negara Perlu Hadir Bantu Sekolah yang Sulit Siapkan Prokes

Ahad 02 May 2021 01:19 WIB

Rep: Inas Widyanuratikah/ Red: Indira Rezkisari

Siswa mengikuti ujicoba pembelajaran tatap muka di SDN Lempuyangwangi, Yogyakarta, Rabu (28/4). Pemkot Yogyakarta menggelar ujicoba pembelajaran tatap muka di lima SD dan lima SMP. Periode ujicoba mulai 28 April hingga 7 Mei dan kelas yang ikut sangat dibatasi. Untuk SMP yang mengikuti PTM kelas VII dan VIII, sedangkan SD kelas IV dan V.

Siswa mengikuti ujicoba pembelajaran tatap muka di SDN Lempuyangwangi, Yogyakarta, Rabu (28/4). Pemkot Yogyakarta menggelar ujicoba pembelajaran tatap muka di lima SD dan lima SMP. Periode ujicoba mulai 28 April hingga 7 Mei dan kelas yang ikut sangat dibatasi. Untuk SMP yang mengikuti PTM kelas VII dan VIII, sedangkan SD kelas IV dan V.

Foto: Wihdan Hidayat / Republika
Syarat sekolah tatap muka akan lebih sulit bagi keluarga miskin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembelajaran tatap muka (PTM) direncanakan akan dilakukan pada Juli 2021 dengan pembatasan-pembatasan dan tetap menyediakan pilihan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong pemerintah untuk memberi perhatian lebih kepada sekolah yang membutuhkan bantuan untuk menyiapkan PTM.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, mengatakan, sekolah-sekolah swasta papan atas dengan peserta didik mampu, tentunya akan mudah menyiapkan infrastruktur adaptasi kebiasaan baru. Selain itu, PJJ juga cenderung akan berjalan lebih lancar ketika siswa-siswinya memiliki akses terhadap gawai dan internet.

Namun, lanjut Retno bagi sekolah swasta yang muridnya tidak banyak dan dana BOS minim akan mengalami kesulitan memenuhi infrastruktur. "Sekolah dan peserta didik pada kelompok ini perlu mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat," kata Retno, Sabtu (1/5).

Sementara itu, sekolah-sekolah negeri di Indonesia juga memiliki kemampuan yang beragam dalam memenuhi infrastruktur. Menurut Retno, sekolah negeri yang dulunya termasuk kategori unggulan umumnya akan memiliki infrastruktur yang memadai. Kelompok ini lebih membutuhkan pendampingan dalam menyiapkan infrastruktur dan protokol kesehatan.

Sementara itu, bagi sekolah negeri lainnya, kemampuan mereka dalam menyiapkan infrastruktur sangat beragam. "Untuk itu, sangat diperlukan adanya intervensi negara sehingga peserta didik dan pendidik di sekolah-sekolah tersebut dapat terlindungi selama PTM pada masa pandemi," kata dia lagi.

Sekolah-sekolah yang sudah melakukan PTM terbatas saat ini, umumnya menerapkan persyaratan yang ketat untuk keselamatan peserta didik. Persyaratan yang ketat diantaranya adalah adalah kewajiban menggunakan kendaraan pribadi. Retno menilai, hal ini akan sulit bagi sejumlah anak dari keluarga miskin.

"Akhirnya, pernyataan Mendikbud bahwa PTM untuk mengatasi anak-anak dari keluarga miskin yang selama ini terkendala PJJ karena ketiadaan alat daring justru tidak teratas. Anak-anak dari keluarga miskin tetap tidak terlayani juga di PTM. Negara perlu hadir untuk anak-anak keluarga miskin tersebut," ujar Retno menegaskan.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA