REPUBLIKA.CO.ID,YANGON -- Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Jumat (30/5) waktu setempat kembali menuntut pemulihan demokrasi di Myanmar. DK PBB juga kembali mendesak militer untuk membebaskan semua tahanan temasuk pemimpin sipil Aung San Suu Kyi.
Pernyataan pers DK PBB menyusul penjelasan dari utusan tertinggi PBB ,bahwa tuntutan yang kuat dan bersatu untuk demokrasi oleh rakyat Myanmar terus digaungkan. Sebab rakyat Myanmar gencar melakukan protes sejak kudeta yang telah menciptakan kesulitan tak terduga bagi para pemimpin militer dalam mengkonsolidasikan kekuasaan, dan berisiko membawa laju pemerintahan bangsa terhenti.
Utusan Khusus PBB Christine Schraner Burgener mengatakan, bahwa pembahasan tersebut menambah kekhawatirannya bahwa situasi di Myanamr memburuk di semua wilayah. Dia menunjuk pada kebangkitan pertempuran di daerah etnis, lebih banyak orang miskin kehilangan pekerjaan, pegawai negeri menolak bekerja untuk memprotes kudeta, dan krisis pembuatan bir keluarga di dan sekitar kota utama Yangon, hingga warga yang terpaksa mengutang karena mencoba untuk bertahan hidup.
"Anggota Dewan Keamanan menegaskan kembali keprihatinan mereka yang mendalam atas situasi di Myanmar setelah deklarasi keadaan darurat yang diberlakukan oleh militer pada 1 Februari dan menegaskan kembali dukungan mereka untuk transisi demokrasi Myanmar," ujar pernyataan Burgener.
DK PBB juga mengulangi pernyataan sebelumnya, termasuk mengutuk keras penggunaan kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai dan kematian ratusan warga sipil. Dewan menyerukan pemulihan demokrasi dan pembebasan tahanan.
Selain itu anggota DK PBB juga telah meminta militer menahan diri sepenuhnya, dan di semua sisi untuk menahan diri dari kekerasan. PBB menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia dan mengupayakan dialog serta rekonsiliasi.
Burgener berbicara melalui video dari Bangkok setelah dia kembali melakukan perjalanan ke Jakarta untuk bertemu dengan para menteri dari 10 anggota negara ASEAN pada 24 April. Myanmar hadir diwakili oleh komandan militer junta, Jenderal Senior Min Aung Hlaing.
Berdasarkan pertemuannya dengan Jenderal Hlaing, Schraner Burgener mengatakan kepada dewan bahwa dia telah meminta untuk mengunjungi Myanmar. Permintaan sebelumnya telah ditolak oleh militer, yang mengatakan waktunya tidak tepat.
DK PBB menyatakan harapannya bahwa Schraner Burgener akan mengunjungi Myanmar secepat mungkin. Burgener mengatakan, dia berencana untuk tinggal di kawasan itu dalam beberapa pekan mendatang dan akan tetap berhubungan dekat dengan anggota ASEAN untuk mendukung implementasi yang tepat waktu dan komprehensif dari "konsensus lima poin" tentang krisis Myanmar.
Lima poin itu diantaranya, menyerukan penghentian segera kekerasan, dialog di antara semua pihak terkait, mediasi proses dialog oleh utusan khusus ASEAN, pemberian bantuan kemanusiaan melalui saluran ASEAN, dan kunjungan ke Myanmar oleh utusan khusus asosiasi guna bertemu dengan semua pihak terkait.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
