Jumat 30 Apr 2021 14:17 WIB

Gerindra: Jika Curang Lagi, Rusak Citra Orang Banua

Pemilihan Suara Ulang Pilgub Kalsel diingatkan agar tidak ada lagi kecurangan.

Ilustrasi Kecurangan pilgub: gerindra
Foto: MGIT4
Ilustrasi Kecurangan pilgub: gerindra

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Gerindra Propinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) , Ilham Nor ST, mengingatkan agar semua pihak menjaga pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) untuk Pilgub Kalsel pada 9 Juni, menjadi momentum pesta demokrasi yang lebih beradab dan berkualitas. Jangan sampai justru jadi momen pesta kecurangan yang hanya akan merusak citra warga Kalsel, khususnya orang Banua.

“Baik atas nama partai maupun peribadi, saya mengimbau kepada semua pihak para pemangku kepentingan, untuk bersama-sama menjaga marwah pemilihan gubernur Kalsel melalui PSU ini lebih beradab. Tidak lagi dikotori oleh aneka praktik kecurangan, baik itu politik uang atau penggelembungan suara,” kata Ilham, dalam siaran persnya, Jumat (30/4).

PSU Pilgub Kalsel dilakukan setelah dikabulkannya gugatan salah satu pasangan calon gubernur Kalsel, Denny Indrayana. Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemilihan suara ulang (PSU) di 3 wilayah, yaikni Kabupaten Banjar, Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tapin. PSU ini dilakukan karena terjadi  kecurangan  pada Pilgub  20 Desember 2020 lalu.

Ilham mengatakan PSU pada 9 Juni ini jangan dilihat sebagai kepentingan penyelenggara yang harus jujur dan independen. PSU harus dilihat sebagai kepentingan seluruh warga Kalsel. Meskipun yang melaksanakan PSU ini hanya di 3 wilayah saja. PSU ini juga akan menjadi taruhan nama baik, citra, dan image warga Kalsel, khususnya orang Banua.

Ilham berharap  KPU dan Bawaslu menegakkan demokrasi dan berintegritas dalam pelaksanaan pemilihan suara ulang. Diingatkannya, semua mata nasional tertuju ke Kalsel. "Kalau sampai curang lagi, rusak lah citra Kalsel. Karena itu, mari kita jaga, kita kawal dan kita awasi PSU ini dengan ketat. Jangan ada ruang  kecurangan. Dan jika ada indikasi curang, segera laporkan ke pihak terkait,” ungkap Ilham.

Putusan MK yang memenangkan gugatan Denny Indrayana, sehingga harus dilakukan PSU, menurut Ilham, harusnya dimaknai sebagai adanya geliat keinginan warga Kalsel untuk adanya perubahan. Berdasarkan data sejumlah lembaga survei, termasuk survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, mayoritas publik di Kalsel ingin pemimpin hanyar.

Data survei tersebut, menurut Ilham, sebenarnya tidak terlalu mengagetkan. “Rakyat ingin gubernur baru. Dan rakyat sekarang sudah relatif makin maju dan cerdas dalam memilih pemimpinnya,” ungkapnya.

Ilham mengaku yakin, jika masih ada calon gubernur yang menghalalkan segala cara untuk bisa terpilih, termasuk dengan politik uang dan kecurangan, rakyat akan makin muak. "Jika pun terjadi, mungkin saja, uangnya mereka ambil, tapi saat di TPS nanti pilihannya ke yang lain. Dan ini sering terjadi di beberapa wilayah,” kata Ilham.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement