REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Meskipun penduduk Muslim di Indonesia ada sekitar 200 juta orang, namun jumlah Alquran yang dicetak setiap tahunnya masih jauh di bawah jumlah yang dibutuhkan.
Kepala Bidang Pentashihan Mushaf Alquran Lajnah Tashih Mushaf Alquran Kementerian Agama, Deni Hudaeny, menjelaskan berdasarkan data pengajuan pentashihan ke Lajnah pada tahun 2020, jumlah mushaf Alquran yang akan dicetak penerbit jumlahnya adalah 10.327.600 eksemplar.
"Data itu adalah untuk cetak mushaf yang baru. Tapi teman-teman penerbit juga melakukan cetak ulang yang jumlahnya sekitar 10 juta di tahun yang sama." ujar Deni kepada Republika.co.id, Kamis (29/4).
Artinya dalam satu tahun jumlah mushaf yang dicetak sekitar 20 juta. Menurut Deni, untuk seluruh Indonesia masih blm mencukupi.
Dia memaparkan, kalau jumlah penduduk Muslim di Indonesia sekitar 200 juta dan diasumsikan satu keluarga Muslim itu empat orang, maka idealnya kebutuhan mushaf sekitar 50 juta.
Menurutnya terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurangnya mushaf yang dicetak. Di antaranya adalah terbatasnya jumlah penerbit yang menyediakan mushaf, terbatasnya kemampuan percetakan, dan tenaga pentashih yang masih kurang.
Dia berharap rencana Kementerian Agama untuk membuat percetakan Alquran terbesar dapat segera terealisasi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan ideal mushaf Alquran.
"Di era digital saat ini bisa juga dengan cara membuat mushaf digital yang dapat dimanfaatkan melalui ponsel dan media digital lainnya, sehingga penyebaran dan penggunanya bisa lebih luas dan banyak." ujarnya.
Sementara itu mengenai distribusinya, sebanyak 20 juta eksemplar tersebut dicetak pihak penerbit yang sebagian besar untuk dijual di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan sebagian kecilnya untuk program wakaf. "Program wakaf Alquran banyak juga dilakukan luar Ramadhan," katanya.
Sementara itu, Dirjen Pendis Islam Kementerian Agama RI, Kamaruddin Amin menjelaskan pihaknya masih melakukan feasibility study untuk pembangunan percetakan terbesar mushaf Alquran, sebelum mengusulkan anggaran. "Kita baru mau usulkan tahun ini, belum tahu apa bisa disetujui atau tidak, tergantung ketersediaan anggaran," kata Kamaruddin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
