REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik empat pejabat negara, dua diantaranya adalah menteri, yaitu Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi dan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek). Ketua DPR Puan Maharani menyebut, pelantikan tersebut mengakhiri spekulasi politik yang bergulir mengenai reshuffle selama ini.
"Pelantikan menteri hari ini mengakhiri spekulasi politik, reshuffle besar-besaran tidak terbukti. Saatnya para menteri fokus bekerja,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/4).
Ketua DPR meminta para menteri Kabinet Indonesia Maju lebih fokus dalam bekerja di tengah banyaknya tantangan terkini. Puan berharap, pelantikan dua menteri nomenklatur baru itu dapat meningkatkan konsentrasi para menteri Kabinet Indonesia Maju dalam menjalankan tugas-tugasnya, khususnya dalam menghadapi pandemi Covid-19.
"Ada masalah di depan mata seperti naiknya kembali angka penularan Covid, waspada agar kasus Covid seperti di India tidak terjadi di Indonesia," terangnya.
Selain penanganan pandemi Covid-19, politisi PDI Perjuangan itu juga meminta para menteri berkoordinasi dan berkontribusi untuk memastikan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan masyarakat pada hari raya Idul Fitri nanti. Pemerintah diminta tegas pada aturan yang ditetapkan untuk mencegah penyebaran dan peningkatan kasus Covid-19, dan juga harus memiliki terobosan untuk menjaga perekonomian daerah yang terdampak larangan mudik.
"Aturan larangan mudik sudah ditetapkan dan harus dijalankan, pastikan juga semua pegawai mendapat hak THR-nya, dan pikirkan juga agar ekonomi di desa-desa bisa bergerak meski ada larangan mudik," ujarnya.
Presiden Joko Widodo melantik Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek). Sementara Bahlil Lahadalia yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) diangkat menjadi Menteri Investasi.
Selain itu Presiden Jokowi juga melantik dua pejabat negara, yaitu Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksono, dan Dewan Pengawas KPK Indriyanto Seno Adjie.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
