Rabu 28 Apr 2021 09:20 WIB

400 Korporasi Global Dukung Undang-Undang LGBTQ

Konferensi Uskup Katolik AS menentang Undang-Undang LGBTQ.

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Nidia Zuraya
LGBTQ
Foto: Tim infografis Republika
LGBTQ

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Kelompok advokasi LGBTQ yang berbasis di Washington, The Human Rights Campaign, mengungkapkan, lebih dari 400 perusahaan, termasuk Tesla, Pfizer, Delta Air Lines, dan Amazon menandatangani kesepakatan untuk mendukung undang-undang hak sipil untuk LGBTQ.

The Human Rights Campaign mengatakan, Business Coalition for The Equality Act telah berkembang menjadi 416 anggota, seperti Apple, PepsiCo, General Motors, CVS, Facebook, Marriott, Capital One, Starbucks, dan Home Depot.

Baca Juga

“Sudah saatnya perlindungan hak sipil diperluas ke individu LGBT di seluruh negeri dengan dasar yang jelas, konsisten, dan komprehensif,” kata Kepala Petugas Keberagaman dan Inklusi IBM Carla Grant Pickens dalam pernyataan yang didistribusikan oleh The Human Rights Campaign dikutip dari AP, Selasa (27/4).

Undang-Undang Kesetaraan akan mengubah undang-undang hak-hak sipil yang ada untuk secara eksplisit memasukkan orientasi seksual dan identifikasi gender sebagai karakteristik yang dilindungi. Perlindungan tersebut akan mencakup pekerjaan, perumahan, aplikasi pinjaman, pendidikan, dan bidang lainnya.

RUU tersebut disahkan DPR Amerika Serikat (AS) pada Februari 2021 dengan persetujuan semua anggota parlemen Demokrat, tetapi hanya tiga dari Republik yang mendukungnya. Nasibnya di Senat yang terpecah tidak pasti dan DPR AS juga mengesahkan RUU pada kongres terakhir, tetapi tidak maju ke Senat.

Di antara penentang RUU tersebut, yakni Konferensi Uskup Katolik AS, mengatakan hal tersebut dapat memaksa gedung dan fasilitas gereja untuk menyelenggarakan acara-acara yang melanggar kepercayaan mereka. Hanya saja, dukungan perusahaan terhadap RUU tersebut telah berlipat ganda sejak DPR pertama kali mengesahkannya pada 2019.

Baca juga : Penjualan Global Starbucks Meleset dari Perkiraan

“Kami melihat peningkatan dukungan dari para pemimpin bisnis karena mereka memahami bahwa Undang-Undang Kesetaraan baik untuk karyawan mereka, baik untuk bisnis mereka, dan baik untuk negara kami,” kata Presiden The Human Rights Campaign Alphonso David.

sumber : AP
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement