REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Libur panjang cenderung menciptakan peningkatan mobilitas. Biasanya, peningkatan mobilitas diikuti penurunan kepatuhan protokol kesehatan masyarakat, dan akhirnya kasus Covid juga turut melonjak.
Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Sonny Harry B Harmadi mengatakan kesimpulan tersebut berdasarkan hasil analisis perilaku masyarakat selama empat kali libur panjang pada 2020. “Tidak hanya diikuti oleh lonjakan kasus, tapi juga diikuti oleh lonjakan kematian,” katanya saat mengisi konferensi virtual FMB9 bertema Mudik Ditiadakan, PPKM Dilanjutkan, Selasa (27/4).
Karena itu, Satgas merekomendasikan agar mobilitas penduduk saat libur panjang Lebaran 2021 tetap ditekan. Meskipun Indonesia sudah memulai program vaksinasi nasional, masyarakat perlu belajar dari kasus lonjakan Covid-19 di India.
“India sebetulnya sudah menurunkan kasus Covid-19 dengan baik dengan tingkat vaksinasi 3 juta orang per hari. Namun, melonggarkan berbagai acara pertemuan dan keagamaan dengan peniadaan protokol kesehatan membuat program vaksinasi mereka jadi kurang efektif,” katanya.
Salah satu cara untuk menekan mobilitas penduduk, yakni penambahan aturan atau adendum Surat Edaran Ketua Satgas Penanganan Covid-19 No. 13 Tahun 2021 untuk Lebaran 2021. Selain adendum tersebut, Satgas akan mendorong pemberlakuan PPKM Mikro tahap tujuh selama 4 Mei hingga 17 Mei 2021 karena efektif mengendalikan kasus nasional dan kasus daerah.
Menurut Sonny, penerapan PPKM Mikro hingga jilid 6 telah berhasil membuat kinerja Satgas Covid-19 sejak pekan ketiga Januari 2021 membaik. Menurut dia, pengetatan PPKM Mikro telah menurunkan kasus aktif dari 15,43 persen menjadi 6,12 persen.
"Namun, target organisasi kesehatan dunia PBB (WHO) positivity rate harus di bawah 5 persen," katanya.
Terkait kasus di daerah, pengetatan protokoler Covid-19 di seluruh Kabupaten dan Kota Sumatera Barat berhasil menekan penularan Covid-19. “Kini zona merah sudah tidak ada lagi di Sumatra Barat. Positivity rate kini 8,32 persen, dan skor kita sudah berada di risiko sedang secara nasional,” ujar Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah.
Ia menambahkan, kini pemerintah provinsi mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) seperti dinas perhubungan, Satpol PP, BNPB, untuk bersinergi di pos-pos perbatasan wilayah Sumatera Barat. Mahyeldi menilai hal tersebut berkat dukungan dan kepedulian masyarakat Sumatera Barat yang lebih peduli dan membantu pemerintah daerahnya. Sumatera Barat sudah melaksanakan PPKM Mikro lebih awal, seperti di Kota Padang yang sudah mengerahkan kongsi COVID-19 di tingkat RT/RW.
"Sehingga, penanggulangan kasus COVID-19 bisa ditangani di lingkungan RT/RW,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
