Monday, 23 Zulhijjah 1442 / 02 August 2021

Monday, 23 Zulhijjah 1442 / 02 August 2021

Legislator: Jangan Setengah-Setengah Berantas KKB

Selasa 27 Apr 2021 09:24 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Ratna Puspita

Anggota DPR RI Komisi 1 FPKS Sukamta

Anggota DPR RI Komisi 1 FPKS Sukamta

Foto: Republika/Wihdan Hidayat
Pendekatan pemerintah dalam konflik Papua belum menyentuh akar masalah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengungkapkan bahwa konflik di Papua semakin banyak menimbulkan korban jiwa dan kerugian materil. Ia meminta pemerintah tegas terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

“Pertama, Pemerintah harus melakukan pendekatan keamanan yang tegas, terukur menumpas habis KKB. Berikan keamanan kepada masyarakat Papua. Jangan setengah-setengah dalam memberantas KKB ini," kata Sukamta dalam keterangan tertulisnya kepada Republika, Senin (26/4).

Baca Juga

Selain itu, pendekatan komprehensif dan tepat sasaran perlu juga dilakukan. Menurutnya, pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam konflik Papua belum menyentuh akar masalah Papua. 

"Akar masalah Papua itu antara lain diskriminasi dan rasialisme, pembangunan di Papua yang belum mengangkat kesejahteraan orang asli Papua, pelanggaran HAM serta soal status dan sejarah politik Papua,” ungkapnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu juga menyebutkan bahwa otonomi khusus yang sudah berjalan hampir 20 tahun tidak dapat menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua. Buktinya IPM Papua masih tertinggal dari daerah lain, padahal sudah puluhan triliun anggaran disalurkan.

“Lagi-lagi kami harus menyampaikan bahwa negara gagal hadir di tanah Papua. Selama 10 tahun terakhir konflik bukan semakin membaik namun semakin memburuk. Klaim sepihak pemerintah tentang keberhasilan otonomi khusus nyatanya tak membuat gerakan-gerakan makar di Papua berhenti," ucapnya.

Baca juga : Istana Evaluasi Situasi Keamanan di Papua

Legislator asal dapil Yogyakarta ini mendesak pemerintah untuk segera menyatukan berbagai desk Papua di berbagai kementerian dalam satu koordinasi di bawah Presiden secara langsung atau bahkan membuat kementrian khusus Papua dan Indonesia Timur. Hal ini perlu segera dilakukan agar koordinasi penanganan Papua bisa dilakukan secara lebih komprehensif. 

Sehingga, rakyat Papua betul-betul merasakan pembangunan bukan hanya segelintir orang yang menjadi pejabat atau pendatang. "Saat ini yang masih menonjol pendekatan keamanan dan ekonomi dengan gelontoran dana triliunan yang tidak tepat sasaran dan berdampak signifikan. Namun, persoalan kemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan penumbuhan ekonomi rakyat juga tidak kalah penting. Pelibatan warga Papua dalam proses ini juga mutlak dilakukan," terangnya.

"Saya yakin mayoritas warga Papua tetap ingin bersama NKRI. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah sungguh-sungguh mengatasi akar masalah yang ada, ini yang akan pengaruhi masa depan Papua,” imbuhnya. 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA