Thursday, 19 Zulhijjah 1442 / 29 July 2021

Thursday, 19 Zulhijjah 1442 / 29 July 2021

DPR Dukung TNI-Polri Berantas KKB di Papua

Selasa 27 Apr 2021 05:07 WIB

Red: Bayu Hermawan

Personel Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang beroperasi di Papua.

Personel Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang beroperasi di Papua.

Foto: Istimewa
DPR menilai tindakan KKB di Papua semakin mengancam keselamatan hidup warga negara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah anggota DPR menyuarakan dukungan agar TNI-Polri menumbas kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Nasdem, Hillary Brigita Lasut menilai tindakan KKB semakin mengancam keselamatan hidup warga negara.

Hillary berpendapat, insiden yang mengakibatkan gugurnya Kepala BIN Papua merupakan bentuk nyata pengorbanan BIN dalam mempertahankan kedaulatan NKRI. "Hal ini juga menjadi simbol pengabdian BIN dalam menjalankan undang-undang, yaitu sebagai lini terdepan dalam sistem keamanan nasional," kata Hillary.

Baca Juga

Sementara anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan, TNI-Polri juga harus melakukan pengejaran, khususnya ke ex desertir. "Penembakan ini terlihat memang Kabinda sudah di marking (target). Dan yang punya pengetahuan dan skill ini paling tidak punya kemampuan menembak di atas rata-rata," ujarnya.

Menurut Bobby, selama ini TNI-Polri sangat berhati-hati dalam melakukan operasi keamanan dan ketertiban di Papua. Karena itu, hampir tidak ada isu HAM belakangan ini yang menerpa dua institusi tersebut. Bobby menilai instruksi Presiden Joko Widodo ke TNI- Polri untuk menindak tegas KKB, bisa diartikan perintah untuk penambahan personel dan operasi. 

"Kami dukung sikap Presiden," kata Bobby.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Christina Aryani menilai tindakan KKB menembak mati Kabinda Papua menjadi peringatan serius bagi pemerintah bahwa situasi di Papua beberapa hari belakangan tidak bisa dianggap biasa. 

Baca juga : Santri Boleh Mudik: Beda Sikap Antara Khofifah dan Ganjar

"Eskalasi kekerasan yang makin meningkat dengan jatuhnya korban masyarakat sipil maupun aparat dan pejabat harus menjadi alarm serius untuk memberi tanggapan dan intervensi yang terukur," kata Christina Aryani.

Menurut Christina, Menko Polhukam Mahfud MD dalam hal ini perlu mengambil langkah cermat dan terukur untuk segera merespons situasi dan kondisi di Papua. "Langkah TNI dalam penugasan di Papua tentu perlu didukung dengan tingkat kewaspadaan sangat tinggi," ujar Christina.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA