REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Manajemen Markas Pusat Komite Nasional (Komnas) Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) telah menerima laporan tertembaknya Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah (Kabinda) Papua Brigjen I Gusti Putu (IGP) Danny Karya Nugraha di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua pada Ahad (25/4) sore WIT.
TPNPB menegaskan, bertanggung jawab dalam insiden penyerangan tersebut. Juru Bicara TPNPB Sebby Sambom mengatakan, dalam kontak senjata tersebut, personel TPNPB tidak ada yang terkena tembakan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI).
"Kami tidak ada yang kena dan kami semua aman, namun kami dalam siaga satu di lokasi tersebut dan kami juga siap akan kontak senjata dengan aparat TNI dan Polri," kata Sebby dalam siaran pers di Jakarta, Senin (25/4).
Insiden kontak tembak di sekitar Gereja Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, membuat Kabinda Papua gugur di medan pertempuran. Brigjen IGP Danny Karya Nugraha pun diterbangkan ke Jakarta untuk dimakamkan di Taman Makan Pahlawan (TMP) Kalibata.
Selain mengeklaim berhasil menembak Kabinda Papua, menurut Sebby, TPNPB pimpinan Mayjen Lekagak Telenggen juga bertanggung jawab atas penembakan dua anggota TNI dalam insiden sebelumnya. Namun, Kodam Cenderawasih membantah ada insiden dua personel TNI ditembak TPNBP.
Baca juga : Kabinda Papua Gugur Membela NKRI
Sebby juga menyinggung perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memerintahkan TNI-Polri untuk mengejar dan menangkap kelompok kriminal bersenjata (KKB). Menurut dia, instruksi Presiden Jokowi itu mustahil terpenuhi.
"Itu tidak mungkin, karena kami ada di kami sebagai pemilik negeri. Sementara Indonesian dengan TNI-Polri sebagai pencuri, oleh karena itu kami warning President Jokowi untuk tidak korbankan prajuritnya sendiri, karena pasukan TNI Polri tidak punya dasar hukum secara adat di Papua, untuk lawan tuan tanah, yaitu pasukan TPNPB," ucap Sebby.
Sementara itu, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2012-2017, Natalius Pigai menyebut, keinginan pemerintah untuk memberi label TPNPB atau Organisasi Papua Merdeka sebagai organisasi teroris tidak tepat.
"TPNPB-OPM adalah freedom fighter ditopang Konvensi Jenewa dan hukum humaniter sebagai kombatan dan organisasi yang pernah hadir di PBB dan saat ini pun sering hadir di berbagai Forum PBB sebagai penentang kejahatan koloni atau dekolonisasi," ujar Pigai.
Dia menjelaskan, TPNPB-OPM adalah organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan dan pembebasan yang memiliki simbol-simbol negara bangsa (nation state symbols). Pertama, bendera (bintang kejora) yang melambangkan cahaya dan sinar kedamaian. Kedua, lambang burung mambruk sebagai tanda kedamaian.
Ketiga, lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua pemujaan tanah dan air nasionalisme Papua. Keempat, wilayah kartografi Sorong sampai Merauke. Kelima, rakyat Papua bangsa Melanesia berkulit hitam. "Karena itu TPNPB-OPM tidak menganut ideologi maut, tetapi ideologi kebebasan (freedom fighter)," kata Pigai.
Baca juga : BIN Kini Labeli Penembak Kabinda Papua Kelompok Teroris
Dari sejarahnya yang lahir sebelum Indonesia berdiri, sambung dia, bintang kejora dan persiapan kemerdekaan Papua sudah ada. Sedangkan Indonesia sendiri diakui oleh Belanda 1948. Tujuannya adalah kemerdekaan Papua.Dengan laatr belakang sejarah seperti itu, Pigai tidak sepakat TPNPB-OPM dilabeli gerakan teroris.
"Landasan filosofi maupun tujuan TPNPB-OPM adalah ideologi pembebasan bukan menganut ideologi maut. Lahir lebih dulu dari Republik Indonesia, bendera merah putih lahir 1944, bintang kejora lahir 1942," kata Pigai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
