REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara Bogor, Jawa Barat. Hippindo menyampaikan komitmennya dalam membantu pemerintah memulihkan ekonomi nasional, sekaligus melaporkan kondisi sektor ritel dan penyewa secara langsung.
Ketua Umum Hippindo Budihardjo menuturkan, ada tiga poin utama yang disampaikan kepada presiden. "Pertama, mengenai permintaan vaksin untuk ekonomi dan kesehatan, kedua mengenai kondisi keuangan arus kas ritel selama pandemi, dan ketiga mengenai usulan menggerakkan ekonomi guna pemulihan ekonomi nasional," ujarnya melalui siaran pers, Ahad (25/4).
Terkait vaksin untuk ekonomi dan kesehatan, ia menjelaskan, Hippindo akan mendapatkan vaksin sebanyak 500 ribu bagi karyawan anggota Hippindo di bandara, mal, restoran, rest area, stasiun, pelabuhan, dan commercial area. Karyawan, suplier ritel, serta penyewa pun nantinya akan dikoordinasikan oleh Hippindo. Melalui 500 ribu vaksin itu, kata dia, ekonomi akan meningkat. Lalu kesehatan juga terjamin karena para karyawan ritel sudah divaksin.
“Kami juga akan membuat program dengan membuat pin 'Kami sudah divaksin dan tetap jaga Prokes' yang akan dipakai oleh semua karyawan front liner sektor ritel dan penyewa. Ini bertujuan membantu program sosialisasi vaksinasi Covid-19 dan meningkatkan rasa percaya diri masyarakat berbelanja, sehingga roda perekonomian kembali bergerak," tutur Budiharjo.
Lalu mengenai kondisi keuangan arus kas ritel selama pandemi, Hippindo meminta beberapa bantuan pemerintah. Di antaranya, dukungan modal kerja dari perbankan, guna memastikan lancarnya modal kerja. Meliputi suku bunga ringan, penambahan modal kerja, dan dukungan dari perbankan, OJK, serta insentif dari PMK.
Hippindo turut meminta supaya pelaku ritel dan penyewa diberikan insentif dari sisi perpajakan. Meliputi income tax guna booster perdagangan tiga bulan, misalnya free PPN, demi meningkatkan animo konsumen dalam membeli barang, terutama saat Ramadhan dan Lebaran.
Hippindo menilai, pelaku ritel dan penyewa juga perlu diberikan insentif offline yang bisa bebas ongkir seperti online dalam rangka Ramadhan atau Lebaran. Kemudian Jalur distribusi perlu diamankan seiring timbulnya premanisme yang membebani biaya para peritel.
Di sisi lain terkait branding Indonesia, Budi mengatakan, peritel perlu beberapa dukungan, seperti lokasi strategis bagi brand lokal Indonesia, dukungan promosi, dan juga same level of playing field atau kesetaraan dalam hal perpajakan antara online dan offline, juga kesetaraan perizinan, baik SNI, BPOM, dan izin perdagangan lainnya. Kesetaraan yang dimaksud antara offline dan online yang sifatnya impor langsung, perlu ada payung hukumnya, sehingga bisa memberikan rasa keadilan.
Demi menggerakkan perekonomian pada 2021, Hippindo pun kembali menggelar Program Hari Belanja Diskon Indonesia atau Happy Birth Day Indonesia (HBD Indonesia). Mereka berharap dukungan dari Pemerintah, termasuk perbankan agar mendukung acara tersebut dalam hal promosi.
“Kami juga berharap di HBD Indonesia 2021 ini Pemerintah dapat membantu kebijakan free ongkir, free PPN dan stimulus ataua insentif lainnya. Guna meningkatkan animo masyarakat dalam berbelanja, tentunya kami juga akan menggandeng berbagai pihak untuk mensukseskan acara HBDI ini demi menggerakkan perekonomian Indonesia,” ujar Ketua Panitia HBD Indonesia 2021 sekaligus Wakil Ketua Umum Hippindo Fetty Kwartati.
Acara HBD Indonesia 2021, sambungnya, akan kembali berkerja sama dengan Kementerian, Pemerintah Daerah, asosiasi, perbankan, marketplace, media, dan berbagai komunitas lainnya. Tujuannya yakni mendorong pertumbuhan penjualan ritel semua produk lokal, global, serta Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
