REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjamin ketersediaan pasokan gas hulu jika nantinya Proyek Pipa Cirebon-Semarang (Cisem) digarap dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM Idris Sihite mengungkapkan keputusan Menteri ESDM Arifin Tarif mengirimkan surat ke BPH Migas mempertimbangkan jaminan pasokan gas dari sektor hulu.
"Ini jadi concern Menteri, dalam waktu dekat Dirjen Migas akan jelaskan beberapa ruas identifikasi potensi gas yang ada dan ini paralel (dikerjakan) jika dihandle pakai APBN," jelas Idris akhir pekan.
Idris menambahkan, proyek dapat berjalan lebih cepat jika menggunakan APBN. Selain itu, Kementerian ESDM juga ingin memastikan kepada pelaku usaha pengguna gas mengenai pasokan gas dengan harga yang lebih ekonomis.
Asal tahu saja, pasca PT Rekayasa Industri (Rekind) mengembalikan ruas tersebut kepada pemerintah, BPH Migas memastikan tidak terlaksananya proyek selama belasan tahun juga dikarenakan wanprestasi pemerintah dalam hal kepastian pasokan gas.
Masih menurut Idris, Kementerian ESDM berprinsip untuk memastikan proyek ini dapat berjalan dengan adil. Biro Hukum KESDM pun telah melayangkan surat ke Deputi Pencegahan Komisi Pencegahan Korupsi (KPK) untuk berkonsultasi.
Kendati demikian, Idris pun belum bisa memastikan skema lebih lanjut jika proyek ini digarap dengan APBN. Kementerian ESDM pun belum memutuskan Badan Usaha yang bakal ditunjuk untuk menggarap proyek ini."Ini akan bisa lebih cepat daripada 16 tahun tapi baru ada prasasti, ekonomi gerak, jaminan pasokan gas dan harga yang terjamin serta volume terjamin," kata Idris.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
