Monday, 22 Syawwal 1443 / 23 May 2022

Indonesia Ajak Vietnam Percepat Perundingan ZEE

Sabtu 24 Apr 2021 14:11 WIB

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mendesak Vietnam untuk mempercepat perundingan terkait zona ekonomi eksklusif di wilayah Natuna utara yang selama ini tumpang tindih antara kedua negara.

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mendesak Vietnam untuk mempercepat perundingan terkait zona ekonomi eksklusif di wilayah Natuna utara yang selama ini tumpang tindih antara kedua negara.

Foto: EPA-EFE/MFA MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS
Menlu RI meminta Vietnam percepat perundingan ZEE yang telah berlangsung 11 tahun

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia mendesak Vietnam untuk mempercepat perundingan terkait zona ekonomi eksklusif di wilayah Natuna utara yang selama ini tumpang tindih antara kedua negara. Topik ini dibahas dalam pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri (PM) Vietnam Pham Minh Chính di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (23/4) sore. 

"Perundingan tersebut telah berlangsung 11 tahun dan presiden menekankan pentingnya untuk mempercepat penyelesaian perundingan," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan pers, Jumat (23/4) petang. 

Presiden, ujar Retno, menyarankan tim teknis kedua negara agar segera berunding kembali dan merampungkan negosiasi. Penyelesaian perundingan mengenai ZEE masing-masing negara ini, menurut Jokowi, punya peran penting untuk mengurangi peluang konflik antara kapal nelayan dan risiko insiden lainnya. 

"Presiden menekankan pentingnya bahwa klaim batas ZEE antarnegara harus diselesaikan berdasarkan hukum internasional yaitu UNCLOS 1982," kata Retno. 

Dikutip dari laman resmi Kementerian Luar Negeri, pada Agustus 2019 lalu kedua negara sempat sepakat untuk menyusun pengaturan sementara di klaim tumpang tindih ZEE di wilayah Natuna Utara. Langkah ini diambil demi menghindari insiden aparat kedua negara melalui penguatan komunikasi, tindakan menahan diri, dan pembatasan kegiatan perikanan. 

Silakan akses epaper Republika di sini Epaper Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA