Saturday, 26 Ramadhan 1442 / 08 May 2021

Saturday, 26 Ramadhan 1442 / 08 May 2021

Kondisi Pandemi Sumbar, Kala Saran Wagub Malah Jadi Bumerang

Jumat 23 Apr 2021 21:18 WIB

Red: Andri Saubani

Anggota Srikandi Kelompok Siaga Bencana (KSB) Kota Padang menyempotkan disinfektan ke fasilitas umum di Batang Arau, Padang, Sumatera Barat, Rabu (21/4/2021). Relawan perempuan binaan BPBD Padang itu menyemprotkan disinfektan ke fasilitas umum, masjid, dan sekolah, sambil mengenakan pakaian kebaya dalam rangka memperingati Hari Kartini sekaligus sosialisasi kepada masyarakat agar tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19 di bulan ramadhan.

Anggota Srikandi Kelompok Siaga Bencana (KSB) Kota Padang menyempotkan disinfektan ke fasilitas umum di Batang Arau, Padang, Sumatera Barat, Rabu (21/4/2021). Relawan perempuan binaan BPBD Padang itu menyemprotkan disinfektan ke fasilitas umum, masjid, dan sekolah, sambil mengenakan pakaian kebaya dalam rangka memperingati Hari Kartini sekaligus sosialisasi kepada masyarakat agar tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19 di bulan ramadhan.

Foto: Antara/Iggoy el Fitra
Sumbar disebut dalam keadaan terburuk dengan positivity rate sempat 17,6 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Idealisa Masyrafina, Febrian Fachri, Antara

Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) pekan ini mengalami masa terburuk sejak awal pandemi. Dua kali angka positivity rate pecah rekor pada Ahad (16 persen) dan Rabu (17,6 persen). Kasus baru harian Covid-19 juga sempat mencapai angka tertinggi yaitu, 514 orang pada Rabu (21/4).

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar Arry Yuswandi, klaster Covid-19 yang menjadi sorotan di Sumbar saat ini adalah di Pondok Pesantren Ar- Risalah di Padang, yang jumlah kasus positifnya mencapai 198 per hari Kamis (22/4). Menurut Arry, saat ini murid-murid di pondok tersebut akan dites untuk kedua kalinya, untuk mengkonfirmasi jumlah penularan.

Baca Juga

Meskipun terdapat penularan di klaster sekolah, kata Arry, Pemprov Sumbar tidak akan langsung memberhentikan pembelajaran tatap muka (PTM). Sekolah yang berada di wilayah zona merah yang diharuskan untuk belajar secara daring, sedangkan wilayah zona hijau dan kuning dapat melakukan PTM. Untuk zona kuning, akan dilihat kasus per sekolah, dan jika terdapat peningkatan kasus, maka PTM harus dihentikan.

Selain klaster sekolah, peningkatan kasus Covid-19 di Sumbar juga terkait oleh klaster nagari. Yakni, masyarakat yang bepergian ke kota atau wilayah lain secara berkelompok.

"Biasanya mereka bepergian dengan satu atau lebih dari satu kendaraan, dan ketika kembali mereka mendapat gejala," jelas Arry.

Pemerintah Provinsi Sumbar berencana memperbanyak jumlah tes Covid-19 hingga melebihi 2.000 per hari. Arry mengatakan, selain meningkatkan jumlah tes, pemerintah akan memperketat protokol kesehatan yang saat ini sudah mulai lalai dilakukan oleh masyrakat.

"Kemarin kami, Pemprov sudah berkoordinasi dengan TNI dan kepolisian untuk mendisiplinkan lagi protokol kesehatan. Jumlah tes juga ditingkatkan, menjadi lebih dari 2.000 per hari," ujar Arry kepada Republika.co.id, Jumat (23/4).

Sebelumnya, Kepala Laboratorium Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Dr Andani Eka Putra menyatakan, saat ini Sumbar berada dalam kondisi terburuk sejak era pandemi. Andani juga juga menjabat sebagai Tenaga Ahli Menteri Kesehatan ini menyarankan kepada Pemda untuk mempertimbangkan beberapa hal demi menekan angka penularan Covid-19.

Menurut Andani, Pemprov Sumbar harus mempertimbangkan pelarangan buka bersama atau membolehkan buka bersama tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat.

Andani juga menyarankan Pemprov Sumbar untuk mempertimbangkan kembali kegiatan pesantren Ramadhan yang mengumpulkan anak-anak pelajar, serta peningkatan pengawasan saat shalat tarawih. Kemudian, Andani menyarankan supaya memberikan sanksi untuk mal dan fasiilitas umum yang menerima kunjungan tanpa protokol kesehatan.

"Perlu juga untuk mempertimbangkan work from home untuk kantor pemerintah hingga lebaran," ujar Andani.

Andani juga meminta pemda setempat agar melakukan pengawasan terhadap pendatang. Terlebih akan ada potensi pemudik yang nekat menerobos walau sudah dilarang pemerintah.

"Skrining PCR ketat, di bandara dan daerah-daerah. Peningkatan tracing kontak erat, dan rumah sakit sebagai benteng terakhir harus bersiap dengan segala kemungkinan terjadi," ujar Andani.



Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy mengatakan, pihaknya mulai mempertimbangkan pelaksanaan pesantren Ramadhan dialihkan dari tatap muka menjadi dalam jaringan (daring). Audy menyebut ledakan angka kasus Covid-19 pada Rabu (21/4) juga menyeret pelajar dan santri.

“Saya sarankan pesantren Ramadhan ditutup kemarin. Dipertimbangkan dialihkan saja ke daring. Karena banyak orang tua khawatir,” kata Audy, Kamis (22/4).

Audy menyebut anak-anak dan pelajar yang tertular Covid-19 memang dalam keadaan tanpa gejala. Tapi hal itu tetap saja berbahaya karena mereka membawa virus pulang ke rumah dan berpotensi besar menularkan ke orang tua, kakek, nenek dan orang-orang yang punya penyakit bawaan.

Audy khawatir bila pesantren Ramadhan terus dilanjutkan dengan tatap muka, penularan akan semakin meluas. Karena, peserta pesantren Ramadhan adalah pelajar SD, SMP hingga SMA.

“Anak-anak SD, SMP kan kita ragukan mereka disiplin prokes secara konsisten. Kecenderungan mereka bergelut satu sama lain,” ujar Audy.

Audy mengaku sudah melontarkan wacana menutup pesantren Ramadhan begitu melihat tren kenaikan kasus Covid-19. Tetapi, menurut dia, pernyataannya justru menjadi bumerang karena dinilai menghambat pendidikan keagamaan pada bulan Ramadhan.

Audy memberikan pemahaman, bahwa mengalihkan pesantren Ramadhan ke daring demi keamanan semua masyarakat. Tanpa menghilangkan esensi dari pendidikan agama itu sendiri.

Menyikapi kasus Covid-19 yang memburuk di Sumbar akhir-akhir ini, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan, salah satu langkah yang akan ia lakukan adalah kembali menegakkan Perda Nomor 6 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Mahyeldi ingin implementasi Perda AKB ini benar-benar berjalan terutama oleh setiap kabupaten/kota.

"Secara aturan kan sudah. Tinggal bupati/wali kota mengimplementasikan aturan itu secara teknis agar lebih tegas," ujar Mahyeldi.

Pemprov Sumbar lanjut Mahyeldi juga akan meningkatkan koordinasi dengan dinas kesehatan di tingkat kabupaten/kota untuk menekan angka penyebaran Covid-19. Supaya ke depan tidak ada lagi ledakan kasus seperti yang terjadi hari ini.

photo
Penyintas covid-19 berisiko alami gangguan mental. - (republika)

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA