Sabtu 24 Apr 2021 00:24 WIB

TOD Tegalluar, Potensial Genjot PAD Kabupaten Bandung

Sekitar 400 hektare wilayah Tegalluar diharapkan tetap menjadi TOD.

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Agus Yulianto
Petugas memindahkan batang rel kereta cepat saat kunjungan kerja Menko Marves dan Menhub di Depo PT KCIC Tegalluar, Kabupaten Bandung.
Foto: REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA
Petugas memindahkan batang rel kereta cepat saat kunjungan kerja Menko Marves dan Menhub di Depo PT KCIC Tegalluar, Kabupaten Bandung.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kabupaten Bandung memiliki potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika wilayah Tegalluar terealisasi menjadi Transit Oriented Development (TOD). Oleh karena itu, menurut Penjabat (Pj) Bupati Bandung, Dedi Taufik, diperlukan adanya kebijakan berupa sebuah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk memayungi pemanfaatan ruang di wilayah tersebut.

Dedi mengatakan, depo kereta cepat yang akan berada di wilayah Kabupaten Bandung, membuat keberadaannya membutuhkan akses berupa bukaan, akses tol, interchange di sekitar KM 148 Tol Purbaleunyi. “Sekitar 400 hektare wilayah Tegalluar saya harap tetap TOD, ini akan menambah PAD untuk Kabupaten Bandung, kalau sudah dibangun depo dan stasiunnya,” ujar Dedi dalam siaran persnya, Jumat (23/4).

Dedi menilai, RDTR untuk memayungi pemanfaatan ruang di wilayah tersebut orientasinya lebih ke padat modal. 

“Kalau padat karya lebih banyak ke pabrik, malah lebih banyak pencemarannya. Kita sudah mulai kurangi lah, apalagi dengan adanya program Citarum Harum,” katanya.

Menurut Dedi, upaya meningkatkan PAD pun bisa dilakukan dengan beragam inovasi di berbagai sektor. Dedi yang masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) mencontohkan, pengelolaan destinasi wisata.

“Kantong-kantong mengatasi banjir itu bisa dikelola pariwisata, main paddle boat di Dayeuhkolot dekat bendungannya itu kan bagus. Nama kabupaten bisa ditingkatkan,” paparnya.

Dedi Taufik menjelaskan, salah satu fokus dalam program kerja menjadi Pj Bupati Kabupaten Bandung adalah memperkuat koordianasi antar instansi dalam persiapa mudik. 

Menurutnya, harus mengakselerasi persiapan mudik seiring keluarnya pemberlakuan larangan mudik oleh pemerintah pusat. Sehingga, pihaknya perlu meningkatkan koordinasi dengan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kabupaten Bandung, termasuk unsur TNI dan kepolisian.

“Kami akan pantau perubahan-perubahan kebijakan (soal larangan mudik). Apapun hasilnya, kami harus akselerasi agar nanti pada pelaksanaannya bisa lancar,” katanya. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement