Foto: ANTARA/Bayu Pratama S
Sejumlah penumpang keluar dari terminal kedatangan Bandara Internasional Syamsudin Noor, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (22/4/2021). Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan melakukan penyekatan di seluruh pintu masuk di Kalimantan Selatan serta skrining COVID-19 berupa tes cepat antigen kepada pelaku perjalanan guna menyikapi pelarangan mudik yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli Epidemiologi Universitas Gadjah Mada (UGM) dr. Riris Andono Ahmad berharap kebijakan larangan mudik lebaran yang dicanangkan pemerintah dibarengi dengan pembatasan mobilitas masyarakat secara tegas.
"Mudik dilarang pun kalau mobilitas tidak dilarang maka peningkatan kasus itu jadi sebuah keniscayaan," kata Riris di Yogyakarta, Jumat (23/4).
Menurut dia, peningkatan kasus COVID-19 akan tetap terjadi baik ada mudik maupun tidak mudik. Peluang penyebaran virus corona menjadi sangat besar ketika tidak ada pembatasan atau larangan mobilitas dalam populasi sementara transmisi virus semakin meluas.
Ia menyampaikan kebijakan tersebut akan efektif jika dilakukan sejak awal pandemi karena saat ini tarnsmisi telah terjadi hampir di seluruh kota besar Indonesia."Jadi mau mudik atau tidak mudik pasti akan terjadi peningkatan kasus karena sudah ada transmisi, banyak peningkatan kasus," kata dia.
Mobilitas masyarakat, kata dia, cenderung tinggi saat memaski momentum lebaran. Masyarakat biasanya memanfaatkan momen lebaran untuk ajang silaturahim atau halal bihalal.Selain itu, selama libur lebaran banyak yang melakukan wisata dan aktivitas lainnya yang menimbulkan kerumunan.
#1
#2
#3
#4
#5
