Wednesday, 13 Zulqaidah 1442 / 23 June 2021

Wednesday, 13 Zulqaidah 1442 / 23 June 2021

Duterte Serukan Hapus Sistem Kafala

Jumat 23 Apr 2021 08:00 WIB

Rep: Rizky Suryarandika./ Red: Muhammad Hafil

Duterte Serukan Hapus Sistem Kafala . Foto: Presiden Rodrigo Duterte

Duterte Serukan Hapus Sistem Kafala . Foto: Presiden Rodrigo Duterte

Foto: Ace Morandante/Fotografer Istana Malacanang v
Sistem Kafala diserukan Duterte untuk dihapus.

REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Presiden Filipina Rodrigo Duterte menyerukan penghapusan sistem kafala yang berlaku bagi pekerja migran di Timur Tengah. Ia menganggap sistem itu tidak adil dan eksploitatif.

Duterte menegaskan kembali komitmen pemerintahnya untuk melindungi jutaan warga Filipina di luar negeri. Ia tak ingin ada warganya dirugikan lewat sistem kafala.

"Kami tidak dapat membenarkan penolakan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi individu mana pun, apa pun statusnya," kata Duterte dalam pesan videonya dilansir dari Arab News pada Kamis (22/4).

Pernyataan Duterte disampaikan dalam forum virtual tentang mobilitas tenaga kerja dan hak asasi manusia yang diselenggarakan oleh Departemen Luar Negeri (DFA) dan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial (HRSD) Arab.

"Inilah sebabnya mengapa pemerintah Filipina sangat menyerukan penghapusan total sistem kafala lebih cepat," lanjut Duterte.

Sistem kafala mewajibkan pekerja migran memiliki sponsor di negara tuan rumah sebelum visa atau izin pekerja dapat dikeluarkan. Duterte mengatakan sistem tersebut telah menyebabkan kondisi kerja yang tidak manusiawi, gaji tidak dibayar, pembatasan pergerakan, penolakan perawatan kesehatan, dan pelecehan seksual terhadap pekerja Filipina di luar negeri.

Mengutip contoh reformasi ketenagakerjaan yang diperkenalkan oleh Arab Saudi, Oman, Qatar dan Bahrain, Duterte berterima kasih kepada Kerajaan tersebur karena telah meningkatkan kondisi pekerja migran.

"Saya berharap inisiatif reformasi ketenagakerjaan Arab Saudi akan secara signifikan meningkatkan kondisi kerja pekerja migran di Kerajaan, termasuk 800 ribu orang Filipina," ujar Duterte.

Duterte mengatakan Filipina mengakui hak kedaulatan setiap negara untuk mengadopsi kebijakan migrasinya sendiri. Tetapi ia menekankan ada kebebasan universal dan standar moral yang harus dipatuhi setiap saat.

"Sistem kafala tidak adil dan eksploitatif. Kita semua akrab dengan banyak kisah pelecehan yang menyakitkan dari kondisi kerja yang tidak manusiawi hingga gaji yang tidak dibayar. Bagi Filipina, kisah-kisah ini adalah kenyataan yang menghantam kami dengan keras. Ini harus dihentikan," ucap Duterte.

Duterte mengatakan pemerintahnya memikul tanggung jawab guna memastikan orang Filipina hidup dengan aman dan bermartabat, dimana pun mereka berada.

"Seperti yang saya katakan sebelumnya, orang Filipina bukanlah budak siapa pun, di mana pun. Saya memimpikan hari ketika bekerja di luar negeri menjadi pilihan dan bukan kebutuhan orang sebangsaku. Kami terus dengan berani berbicara menentang penyakit sistem kafala. Kami akan gigih dalam upaya kami untuk membongkar struktur yang tidak adil ini," tegas Duterte. 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA