REPUBLIKA.CO.ID, DAMASKUS -- Presiden Suriah Bashar al-Assad telah menyerahkan dokumen untuk mencalonkan diri sebagai presiden periode ketiga dalam pemilihan yang dijadwalkan pada 26 Mei 2021. Washington dan oposisi Suriah mengecam pemilihan umum itu sebagai lelucon yang dirancang untuk memperkuat pemerintahan otoriter Assad.
Presiden Assad mengambil alih kekuasaan setelah kematian ayahnya Hafez pada tahun 2000. Assad memenangkan pemilihan sebelumnya pada 2014, tepatnya tiga tahun setelah penumpasan berdarah terhadap pengunjuk rasa anti-pemerintah dan di tengah konflik yang berkecamuk. Saat itu, dia meraup hampir 90 persen suara.
Sejak itu, intervensi militer Rusia telah membantu Assad untuk mendapatkan kembali wilayah yang luas dari oposisi yang sekarang menguasai sebagian kecil tanah di wilayah barat laut Suriah.
Dii bawah konstitusi Suriah 2012, seorang presiden hanya boleh menjalani dua masa jabatan, dengan pengecualian presiden yang dipilih dalam jajak pendapat 2014.
Kandidat harus terus tinggal di Suriah selama setidaknya 10 tahun. Dengan demikian tokoh oposisi di pengasingan yang berjuang untuk mengakhiri 51 tahun pemerintahan keluarga Assad, dilarang mencalonkan diri.
Suriah sedang menghadapi situasi krisis pangan dan listrik yang memburuk. Banyak orang di daerah yang dikendalikan pemerintah mengantre untuk mendapatkan bahan bakar dan roti.
Pemadaman listrik telah memaksa bisnis lokal tutup dan meningkatkan tingkat pengangguran dalam beberapa bulan terakhir. Nilai pound Suriah telah anjlok di pasar gelap, dan dipercepat oleh krisis keuangan di negara tetangga Lebanon serta sanksi AS.
Tahun ini adalah peringatan 10 tahun penumpasan terhadap pengunjuk rasa pro-demokrasi yang memicu perang, dan telah membuat sebagian besar Suriah hancur. Konflik ini telah menewaskan ratusan ribu orang dan membuat jutaan lainnya mengungsi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
