Wednesday, 13 Zulqaidah 1442 / 23 June 2021

Wednesday, 13 Zulqaidah 1442 / 23 June 2021

Selandia Baru Lebur Jaminan Kesehatan ke Layanan Nasional

Rabu 21 Apr 2021 20:46 WIB

Rep: Lintar Satria/ Red: Dwi Murdaningsih

(Ilustrasi) Petugas Kesehatan di Rumah Sakit merawat pasien yang diduga terpapar virus corona.

(Ilustrasi) Petugas Kesehatan di Rumah Sakit merawat pasien yang diduga terpapar virus corona.

Foto: The Central Hospital of Wuhan via Weibo/Hando
Pandemi virus corona memaksa sistem distrik di Selandia Baru berkolaborasi.

REPUBLIKA.CO.ID, WELLINGTON--Selandia Baru mengumumkan akan mengkonsolidasikan sebagai sistem jaminan kesehatan ke layanan nasional. Sistem yang dijalankan pemerintah ini terpecah-pecah ke 20 dewan distrik.

Setiap distrik menggunakan anggaran masing-masing untuk membiayai jaminan kesehatan. Sejumlah pihak menilai sistem ini seperti 'lotre kode pos' karena pengobatan yang diterima warga tergantung di mana ia tinggal.

Menteri Kesehatan Andrew Little mengatakan dalam tiga tahun ke depan 20 dewan distrik akan disatukan menjadi satu lembaga yang disebut Badan Kesehatan Selandia Baru. Ia berjanji akan meningkatkan fokus pada kesehatan masyarakat dan merawat warga sejak awal sehingga mereka tidak perlu berakhir di rumah sakit.

Ia mengatakan pandemi virus corona memaksa sistem distrik berkolaborasi. Langkah itu disambut baik tapi itu bukan sistem yang biasanya terjadi. Perombakan sistem kesehatan juga mencakup lembaga baru yakni Badan Otoritas Kesehatan Pribumi Maori.

"Sistem kami sudah menjadi begitu rumit, terlalu rumit bagi negara kecil, pada dasarnya kami tidak perlu 20 pembuat kebijakan yang berbeda," kata Little, Rabu (21/4).

Tingkat perombakan ini mengejutkan banyak pihak dan melampaui rekomendasi kelompok peninjau. Sekelompok dokter dan petugas kesehatan menyambutnya dengan hati-hati.

Juru bicara yang menentangnya Dr. Shane Reti menyebut restrukturisasi ini 'ceroboh'. Daerah dan masyarakat kecil akan kehilangan suara mereka. Ia mengatakan pemerintah memiliki ideologi untuk mengontrol dari pusat.

"Badan Kesehatan Selandia Baru tampaknya hanya akan menjadi birokrasi yang harus didanai pemerintah yang seharusnya menginvestasikan uang untuk yang paling membutuhkan," kata Reti.

Anggota parlemen Dr. Ayesha Verrall mengatakan badan kesehatan yang baru memberi tempat yang lebih baik pada pakar untuk menghadapi pandemi di masa depan. Sehingga fokus menyiapkan strategis untuk masalah-masalah seperti diabetes, kanker dan penyakit jantung.

Anggota parlemen lainnya Peeni Henare mengatakan Badan Otoritas Kesehatan Maori akan memberi kendali pada masyarakat Mouri. Kelompok masyarakat yang paling rentan penyakit di Selandia Baru.

Pemerintah Selandia Baru mensubsidi jaminan kesehatan tapi pasien masih harus membayar sebagian ongkos biaya dokter dan banyak layanan lainnya. Lebih dari satu pertiga orang dewasa di negara itu yang membayar asuransi dengan menggunakan perusahaan swasta.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA