REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengajak publik mewaspadai upaya pembelokkan sejarah oleh pihak-pihak tertentu. Ia khawatir sejarah Indonesia akan mengalami perubahan akibat desakan kepentingan tertentu.
"Imbauan untuk semua elemen bangsa agar waspada dan terus berusaha meluruskan sejarah perjuangan bangsa ini yang ternyata sangat serius," kata Faqih kepada Republika, Rabu (21/4).
Faqih menyampaikan hal ini lantaran tokoh sekaliber Hadratusy Syaikh Hasyim Asy'ari tak masuk dalam Kamus Sejarah Indonesia garapan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Padahal, KH Hasyim Asy'ari dimintai fatwa oleh bung Tomo untuk membangkitkan semangat masyarakat Indonesia, khususnya arek Suroboyo melawan penjajah yang sudah mendarat kembali di ujung timur Jawa.
Lewat jasa KH Hasyim Asy'ari, lahirlah konsep resolusi jihad agar Indonesia tetap merdeka. "Tokoh sekaliber KH Hasyim Asy'ari saja dihilangkan, bukan hilang tapi dihilangkan. Nampaknya kita perlu terus menerus waspada agar sejarah terbentuknya bangsa Indonesia tidak hilang arah dan ruhnya," ujar politisi dari PKS tersebut.
Faqih menyayangkan Kamus Sejarah buatan Kemendikbud sebagai induk pengetahuan (hand book/buku rujukan) justru berani menghilangkan salah satu tokoh kunci pahlawan pejuang kemerdekaan. Menurutnya, wajar kalau hal ini menimbulkan kekecewaan dan kecurigaan bahwa Kemendikbud menyesatkan publik.
"Tentu hal ini akan sangat menyesatkan keilmuan yang bakal digali. Ilmu sosial pada umumnya dan khususnya sejarah," ucap Faqih.
Faqih mengatakan, kinerja Kemendikbud dalam hal literasi pun patut dipertanyakan akibat hal ini. "Kemendikbud adalah leading sector yang paling bertanggung jawab dalam upaya perbaikan literasi. Termasuk literasi sejarah. Bagaimana kalau faktanya seperti ini?" kata dia.
Faqih mengingatkan Kemendikbud supaya bekerja cermat supaya tak timbul kecurigaan. Sebab sebelumnya, Kemendikbud membuat heboh lewat hilangnya pelajaran sejarah dalam kurikulum pendidikan.
"Lantas sekarang Kamus sejarah kita dibelokkan dengan menghilangkan tokoh sekaliber Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari, wajar kalau sebagian orang lantas mengatakan bahwa ini kelanjutan kegagalan penghapusan pelajaran Sejarah," ujar dia.
Faqih mendorong Kemendikbud mengevaluasi total jajarannya beserta produk kerja yang sudah dibuat. Tujuannya guna memantau kekeliruan lain yang berpotensi masih tercantum dalam produk buatan Kemendikbud.
"Saya kira Kemendikbud perlu ada evaluasi menyeluruh. Karena tidak hanya 1 atau 2 dokumen yang perlu revisi," ucap Faqih.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid mengatakan buku Kamus Sejarah Indonesia yang tidak memuat tokoh Pendiri NU KH Hasyim Asy'ari sudah ditarik dari laman Rumah Belajar. Selain itu, buku-buku yang terkait sejarah modern juga telah ditarik untuk direview kembali.
Hilmar mengatakan penarikan buku ini dilakukan karena pihaknya ingin memastikan permasalahan kekurangan yang ada di buku sejarah bisa diselesaikan. "Kita tidak mau sama sekali ada problem seperti ini," kata Hilmar, dalam telekonferensi, Selasa (20/4).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
